Jakarta — Wakil Presiden RI ke-13 K.H. Ma’ruf Amin menilai ekonomi syariah menjadi kebutuhan mendesak di tengah tantangan global yang ditandai ketimpangan dan krisis kualitas pertumbuhan. Menurutnya, dunia membutuhkan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan dan keuntungan, tetapi juga menghadirkan kualitas dan keberkahan.
Pernyataan itu disampaikan Ma’ruf, yang juga Ketua Penasihat Center for Sharia Economic Development Institute for Development of Economics and Finance (CSED INDEF), dalam kegiatan “Sarasehan 99 Ekonom Syariah” di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026). Sarasehan tersebut membahas pengarusutamaan ekonomi syariah sebagai pilar baru pembangunan nasional.
Ma’ruf menjelaskan tujuan syariah (maqashid syariah) mencakup menjaga agama, keturunan, dan harta. Prinsip itu, kata dia, dapat menjadi fondasi kebijakan publik yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan. Ia menekankan ekonomi syariah tidak berhenti pada pertumbuhan, tetapi juga menyangkut distribusi dan keberkahan.
Dalam paparannya, Ma’ruf mengibaratkan ekonomi syariah seperti pesantren yang memiliki tiga elemen utama: santri, kitab, dan kyai. Ia menilai kekuatan pesantren bukan terletak pada fasilitas, melainkan pada ruh dan nilai yang dipegang. Karena itu, ia mengingatkan agar ekonomi syariah tidak berhenti pada simbol atau label. “Jangan sampai yang hadir hanya ekonomi yang berseragam syariah, tetapi kehilangan ruhnya,” ujarnya.
Ma’ruf juga menekankan pentingnya integrasi dalam ekosistem ekonomi syariah. Menurutnya, industri halal, zakat, wakaf, dan keuangan syariah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus menjadi satu kesatuan sistem. Dalam konteks ini, ia menilai peran ekonom syariah krusial sebagai penjaga arah, produsen kebijakan publik, sekaligus penggerak transformasi. Ia menegaskan konsep harus disertai aksi.
Ia menyampaikan optimisme bahwa Indonesia memiliki prasyarat untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia, dengan populasi Muslim terbesar, potensi filantropi Islam melalui zakat, infak, dan sedekah, serta pertumbuhan industri halal. Namun, ia mengakui kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, ekonomi syariah sudah hadir dalam regulasi, tetapi belum sepenuhnya hadir dalam kesadaran masyarakat.
Ma’ruf menekankan dua agenda besar yang perlu dijalankan secara konsisten, yakni memasyarakatkan ekonomi syariah agar dipahami dan mensyariahkan praktik ekonomi masyarakat agar selaras dengan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Ia menyebut konsistensi dan keberanian memegang prinsip sebagai kunci penguatan ekosistem ekonomi syariah.
Dalam kesempatan yang sama, Ma’ruf memproyeksikan pangsa pasar industri ekonomi syariah nasional dapat mencapai 75 persen. Ia menyebut saat ini pangsa keuangan syariah berada di sekitar 30 persen, sementara ekonomi syariah secara keseluruhan sekitar 40 persen. Menurutnya, idealnya pangsa pasar berada di atas 50 persen dan perlu didorong hingga 75 persen.
Meski pangsa pasar masih di bawah 50 persen, Ma’ruf menilai kemajuan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sudah signifikan. Ia mencontohkan Indonesia konsisten berada di jajaran teratas Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam beberapa tahun terakhir dan menempati peringkat ketiga pada GIEI 2025. Ia juga menyebut nilai aset keuangan syariah nasional terus meningkat, industri halal berkembang—mulai dari makanan halal, fesyen Muslim, hingga pariwisata halal—serta pengelolaan zakat dan wakaf yang semakin terorganisir dan berpotensi menjadi instrumen redistribusi untuk mengurangi ketimpangan.
Namun, ia menegaskan pengembangan ekosistem ekonomi syariah tetap perlu didorong agar ke depan mampu menjadi pilar utama perekonomian. “Yang kita butuhkan sekarang adalah keberanian. Keberanian berpikir, keteguhan memegang prinsip, dan konsistensi dalam perjuangan,” kata Ma’ruf.
Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menyampaikan pandangan senada mengenai prospek ekonomi syariah nasional. Ia menilai Indonesia memiliki modal utama berupa jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia serta kelas menengah yang terus tumbuh. Menurutnya, jika potensi pasar domestik dapat dioptimalkan, dampaknya dapat menguatkan ekosistem syariah global.
Esther menyebut data per akhir Desember 2024 menunjukkan aset keuangan ekonomi syariah secara keseluruhan sekitar Rp9.927 triliun. Meski demikian, ia menilai Indonesia masih memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia.
