Amerika Serikat memasuki babak baru ketegangan konstitusional dan ketidakpastian perdagangan setelah Mahkamah Agung pada 20 Februari 2026 memutuskan—dengan suara 6-3—bahwa tarif yang diberlakukan Presiden Donald Trump berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) tidak sah. Putusan itu menghapus dasar hukum bagi sekitar tiga perempat pendapatan tarif pemerintahan Trump, namun pada hari yang sama presiden segera mengumumkan tarif baru dengan pijakan hukum berbeda.
Langkah cepat Gedung Putih membuat kemenangan yudisial atas perluasan kewenangan eksekutif berisiko berubah menjadi siklus baru: dasar hukum berganti, tarif berganti, sementara pelaku usaha dan mitra dagang menghadapi ketidakpastian berkepanjangan.
Konflik bermula pada April 2025, ketika Trump—dengan mengacu pada IEEPA, undang-undang tahun 1977—memberlakukan tarif besar pada impor dari hampir seluruh negara. Selama lebih dari lima dekade, IEEPA umumnya dipahami sebagai perangkat untuk tindakan darurat seperti pembekuan aset atau sanksi, bukan untuk menetapkan tarif skala luas. Pemerintah berargumen tarif diperlukan untuk mengatasi defisit perdagangan dan berbagai persoalan yang ditetapkan sebagai keadaan darurat.
Gugatan segera menyusul. Pada awal Mei 2025, Pengadilan Perdagangan Internasional AS memutus secara bulat bahwa IEEPA tidak memberi kewenangan kepada presiden untuk mengenakan tarif. Putusan itu dikuatkan pada Agustus 2025 oleh Pengadilan Banding Sirkuit Federal dalam keputusan 7-4, yang menegaskan bahwa kewenangan memungut pajak seperti tarif merupakan hak Kongres berdasarkan Konstitusi.
Pada 20 Februari 2026, Mahkamah Agung mengukuhkan garis besar argumen tersebut. Ketua Mahkamah Agung John Roberts menyatakan Konstitusi menempatkan kekuasaan memungut pajak dan bea pada Kongres, bukan cabang eksekutif. Pengadilan juga menilai tafsir pemerintah terhadap IEEPA—yang memungkinkan presiden menerapkan tarif luas dan mengubahnya sepihak—akan menjadi perluasan drastis kekuasaan presiden dalam kebijakan tarif.
Tiga hakim yang berbeda pendapat adalah Samuel Alito, Clarence Thomas, dan Brett Kavanaugh. Dalam dissent-nya, Kavanaugh menyinggung kemungkinan pemerintah harus mengembalikan miliaran dolar kepada importir yang telah membayar tarif IEEPA, sekalipun sebagian biaya sudah dibebankan ke konsumen.
Beberapa jam setelah putusan, Trump menyampaikan kekecewaan dalam konferensi pers dan mengatakan akan mencari dasar hukum lain untuk meneruskan kebijakan tarif. Malam itu, ia menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan tarif dasar global 10% untuk semua impor ke AS sebagai tambahan atas tarif yang sudah ada. Tarif baru ini berlaku mulai 24 Februari 2026 dan didasarkan pada Pasal 122 Undang-Undang Perdagangan 1974, yang memungkinkan biaya tambahan impor sementara hingga 15% untuk maksimum 150 hari.
Pemerintah menetapkan sejumlah pengecualian, termasuk obat-obatan dan bahan baku farmasi, mobil dan truk berat, bahan makanan tertentu, mineral penting, serta produk elektronik. Barang dari Kanada dan Meksiko yang tercakup dalam perjanjian USMCA juga dikecualikan.
Di saat yang sama, Trump mengumumkan dimulainya investigasi baru berbasis Pasal 301 dan instrumen perdagangan lain untuk menanggapi praktik dagang yang dinilai tidak adil. Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menyatakan rincian investigasi Pasal 301 akan diumumkan dalam beberapa hari. Trump juga membuka kemungkinan tarif meningkat bergantung pada negara.
Namun pilihan Pasal 122 memunculkan perdebatan baru. Ketentuan ini lahir pada awal 1970-an untuk merespons persoalan neraca pembayaran internasional dan memiliki syarat yang sempit: tarif hanya dapat dikenakan bila ada masalah mendasar pembayaran internasional serta ditujukan untuk tujuan tertentu, seperti mengatasi defisit neraca pembayaran yang besar dan parah atau mencegah devaluasi dolar yang segera dan substansial. Sejumlah ahli hukum perdagangan meragukan syarat tersebut terpenuhi dalam kondisi ekonomi modern, terlebih Pasal 122 tidak digunakan selama lebih dari 50 tahun.
Pasal 122 juga membatasi fleksibilitas pemerintah karena tarif harus bersifat non-diskriminatif dan hanya berlaku maksimal 150 hari; perpanjangan memerlukan persetujuan Kongres. Artinya, pemerintahan Trump memiliki tenggat sekitar lima bulan untuk menemukan dasar hukum lain melalui proses seperti Pasal 301 atau 232, atau bergantung pada keputusan Kongres—yang belum tentu tercapai dalam iklim politik saat ini.
Putusan Mahkamah Agung membatalkan seluruh tarif yang semata-mata bersandar pada IEEPA, termasuk tarif dasar 10% untuk hampir semua negara, tarif “timbal balik” yang bervariasi dari 10% hingga lebih dari 50%, serta tarif yang dikaitkan dengan upaya memerangi perdagangan fentanil. Untuk Uni Eropa, ini berarti tarif 15% yang sebelumnya berlaku berdasarkan kesepakatan dagang UE-AS pada Juli 2025 kehilangan dasar IEEPA.
Namun tarif yang bertumpu pada dasar hukum lain tetap berlaku. Tarif Pasal 232 sebesar 50% untuk baja dan aluminium tetap berjalan, termasuk kebijakan sejak Maret 2025 yang menghapus pengecualian negara dan kuota. Tarif Pasal 232 untuk mobil juga tetap berlaku. Sementara itu, tarif Pasal 301 atas barang-barang China masih berjalan, termasuk tarif 25% untuk semikonduktor dan peralatan manufaktur chip tertentu yang mulai berlaku Januari 2026. Sebanyak 178 pengecualian Pasal 301 untuk produk China yang diperpanjang melalui kesepakatan Trump-Xi pada November 2025 tetap berlaku hingga November 2026.
Dengan demikian, struktur tarif pascaputusan menjadi kombinasi tarif Pasal 232 dan 301 yang sudah ada, ditambah bea tambahan 10% dari Pasal 122. Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan kombinasi tersebut akan membuat pendapatan bea cukai 2026 “hampir tidak berubah”.
Salah satu isu paling mendesak adalah nasib bea cukai yang telah dikumpulkan berdasarkan IEEPA. Karena Mahkamah Agung menyatakan IEEPA tidak memberi kewenangan untuk tarif, pendapatan yang dipungut lewat skema itu berpotensi tanpa dasar hukum yang sah. Departemen Keuangan mengumpulkan total US$287 miliar bea cukai pada 2025, naik 192% dibanding tahun sebelumnya. Hingga pertengahan Desember 2025, sekitar US$130 miliar di antaranya terkait tarif IEEPA. Tax Foundation memperkirakan pada 20 Februari 2026 lebih dari US$160 miliar telah dipungut secara ilegal, sementara Model Anggaran Penn-Wharton memperkirakan potensi pengembalian dana bisa mencapai US$175 miliar.
Mahkamah Agung tidak memutuskan apakah pengembalian dana harus dilakukan atau bagaimana mekanismenya. Bessent menyebut prosesnya dapat berlangsung berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Lebih dari seribu gugatan telah diajukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional untuk mengamankan pengembalian dana.
Masalah lain adalah pihak yang akan menerima manfaat pengembalian. Tarif dibayar oleh importir, sehingga bila ada pengembalian dana, dana itu pertama kali akan masuk ke perusahaan, bukan konsumen. Apakah perusahaan akan meneruskan pengembalian tersebut kepada pelanggan tidak pasti. Natasha Sarin, yang pernah memegang posisi penting di Departemen Keuangan pada era pemerintahan Biden, menilai konsumen tidak perlu terlalu cepat berharap.
Dampak terhadap rumah tangga AS tetap besar meski putusan menurunkan sebagian beban. Yale Budget Lab menghitung bahwa sebelum putusan, tarif efektif AS atas seluruh impor berada di 16,9%. Setelah pencabutan tarif IEEPA, tarif efektif turun menjadi 9,1%, namun bea baru Pasal 122 sebesar 10% kembali menaikkan beban. Dalam skenario biaya tarif sepenuhnya dibebankan ke konsumen, struktur baru ini memicu kenaikan harga jangka pendek sekitar 0,6% atau setara penurunan pendapatan rata-rata sekitar US$800 per rumah tangga; setelah penyesuaian pola konsumsi, kenaikan harga sekitar 0,5% atau kerugian sekitar US$600. Tanpa putusan Mahkamah Agung, beban diperkirakan sekitar US$1.700 per rumah tangga.
Studi Federal Reserve Bank of New York menemukan hampir 90% beban ekonomi akibat tarif ditanggung perusahaan dan konsumen AS, berlawanan dengan klaim bahwa tarif ditanggung eksportir asing. Pada saat yang sama, inflasi berada di posisi sensitif: Indeks Pengeluaran Konsumsi Pribadi tercatat 2,9% tahunan tepat sebelum putusan, di atas target 2% Federal Reserve.
Secara makroekonomi, Yale Budget Lab memperkirakan rezim tarif yang tersisa setelah putusan dapat menaikkan pengangguran 0,3 poin persentase pada akhir 2026 jika tarif Pasal 122 berakhir setelah 150 hari. Dalam jangka panjang, ekonomi AS diperkirakan permanen lebih kecil 0,1% dibanding tanpa tarif yang tersisa, setara kerugian sekitar US$30 miliar per tahun.
Pasar keuangan merespons dengan optimisme terbatas. Pada hari putusan, S&P 500 naik 0,69% ke 6.909, Nasdaq Composite naik 0,90% ke 22.007, dan Dow Jones bertambah 230 poin ke 49.626. Saham perusahaan yang bergantung pada impor menguat, sementara dolar dan obligasi Treasury AS melemah, mencerminkan kekhawatiran fiskal terkait potensi pengembalian dana besar.
Bagi Uni Eropa, putusan Mahkamah Agung menghadirkan kombinasi kelegaan dan risiko eskalasi. Kesepakatan dagang UE-AS pada Juli 2025 menetapkan tarif 15% atas sebagian besar ekspor UE ke AS, disertai komitmen UE untuk membeli energi AS senilai US$750 miliar selama tiga tahun dan menginvestasikan setidaknya US$600 miliar di AS. Kesepakatan itu menuai kritik karena dinilai asimetris.
Pada Januari 2026, situasi memburuk ketika Trump mengancam tarif tambahan 10%—dengan potensi naik hingga 25%—atas impor dari delapan negara Eropa, dikaitkan dengan penolakan negara-negara tersebut terhadap pembelian Greenland oleh AS. Ancaman itu membekukan proses ratifikasi kesepakatan UE-AS dan memicu kembali pembahasan penggunaan instrumen anti-koersif UE yang diperkenalkan pada 2023.
Dengan putusan Mahkamah Agung, basis IEEPA untuk tarif 15% pada ekspor UE gugur dan digantikan oleh tarif Pasal 122 sebesar 10%—di luar tarif Pasal 232 yang tetap berlaku untuk baja dan aluminium. Dalam jangka pendek, ini membuat beban tarif bagi eksportir Eropa turun dari 15% menjadi 10%, tetapi hanya maksimal 150 hari, sehingga ketidakpastian tetap tinggi.
Dampak putusan berbeda-beda bagi mitra dagang lain. China tetap menghadapi tarif Pasal 301 yang berlaku, sementara negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara Asia Tenggara mendapat keringanan dari tarif IEEPA timbal balik yang sebelumnya bisa melampaui 50%, meski kini menghadapi bea 10% Pasal 122 untuk periode terbatas.
Di dalam negeri, kebijakan tarif menjadi isu politik utama menjelang pemilu paruh waktu November 2026. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan penolakan publik terhadap tarif, termasuk mayoritas pemilih independen. Partai Demokrat melihat tarif sebagai titik serang utama karena dikaitkan dengan kenaikan biaya hidup dan inflasi. Di kubu Partai Republik, mulai muncul kritik, termasuk dari anggota Kongres yang menyebut kebijakan tarif merugikan prospek politik partai.
Secara kelembagaan, putusan Mahkamah Agung menegaskan kembali batas kewenangan presiden dalam kebijakan ekonomi: tarif dipandang sebagai ranah pajak yang menjadi hak prerogatif Kongres. Namun kasus ini juga menunjukkan keterbatasan pengawasan yudisial, karena pengadilan tidak mencegah pemerintah segera menggunakan dasar hukum lain dan tidak memberikan arahan rinci tentang pengembalian dana.
Dengan tarif Pasal 122 dibatasi 150 hari, lima bulan ke depan diperkirakan menjadi periode negosiasi ulang dan potensi sengketa hukum baru—baik terkait validitas Pasal 122 maupun upaya pemerintah membangun rezim tarif yang lebih permanen melalui investigasi Pasal 301 atau perluasan Pasal 232. Sementara itu, ketidakpastian kebijakan perdagangan AS berpotensi terus membebani keputusan bisnis, harga, dan hubungan dagang dengan Eropa serta mitra global lainnya.
