Pemerintah Provinsi Ha Tinh, Vietnam, menyatakan keberhasilan melelang hak eksploitasi 15 tambang mineral bahan bangunan umum menjadi langkah penting untuk meredakan kekurangan material yang selama ini menghambat sejumlah proyek infrastruktur dan industri.
Salah satu contoh dampaknya terlihat pada proyek pengembangan infrastruktur dan bisnis Kawasan Industri Thach Ha Utara yang diinvestasikan Vietnam Singapore Urban and Industrial Park Development Joint Stock Company (VSIP). Pada awal 2026, proyek tersebut berjalan pesat, namun membutuhkan volume tanah urugan besar untuk pengembangan area seluas sekitar 190 hektare.
Menurut informasi dalam laporan, proyek VSIP sempat menghadapi kendala pasokan tanah urugan. Melalui mekanisme lelang, VSIP Ha Tinh memenangkan hak eksploitasi tambang tanah urugan seluas 16 hektare dengan cadangan sekitar 2,7 juta meter kubik di Komune Ha Linh. Setelah izin diterbitkan, kontraktor disebut segera menuntaskan prosedur hukum untuk mempercepat pengoperasian tambang, dengan tujuan mendukung percepatan progres proyek.
Di tengah padatnya pelaksanaan proyek-proyek pada awal 2026, kabar keberhasilan lelang 15 tambang mineral dinilai memberi tambahan pasokan yang dibutuhkan pasar. Nguyen Anh Son, Wakil Kepala Departemen Sumber Daya Mineral pada Departemen Pertanian dan Lingkungan, menyebut 15 tambang yang dilelang mencakup 12 lokasi tanah perata (TPA) dan 3 tambang pasir konstruksi, dengan total cadangan sumber daya diperkirakan hampir 15 juta meter kubik. Dari jumlah itu, 12 lokasi TPA diperkirakan memiliki cadangan sekitar 13,2 juta meter kubik.
Hingga saat ini, Komite Rakyat Provinsi Ha Tinh telah menyetujui hasil lelang untuk 8 tambang, terdiri dari 7 tambang tanah perata dan 1 tambang pasir serta kerikil dasar sungai. Sementara itu, untuk 7 tambang yang dilelang pada putaran kedua pada 15 Januari 2026, Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup Provinsi Ha Tinh disebut masih merampungkan berkas untuk diajukan kepada Komite Rakyat Provinsi agar dipertimbangkan dan disetujui.
Pemerintah daerah menilai pelonggaran hambatan pasokan material akan menciptakan momentum baru bagi percepatan pembangunan infrastruktur dan industri. Dalam tiga tahun terakhir, Ha Tinh digambarkan mengalami percepatan pembangunan transportasi dan industri, sehingga kebutuhan material konstruksi—terutama tanah urugan dan pasir bangunan—meningkat tajam.
Sejumlah proyek yang disebut mendorong lonjakan kebutuhan itu antara lain proyek Jalan Tol Utara–Selatan (bagian timur, 2021–2025), proyek infrastruktur kawasan industri skala besar di Zona Ekonomi Vung Ang, proyek VSIP, serta berbagai proyek peningkatan dan pembangunan jalan seperti Jalan Raya Nasional 8C, Jalan Xo Viet Nghe Tinh, Jalan Lingkar Timur Kota Ha Tinh (sebelumnya), jalan arteri pesisir Distrik Thach Ha (sebelumnya), renovasi dan peningkatan Jalan Provinsi 553, hingga rangkaian proyek penataan perkotaan.
Pada 19 Desember, enam proyek tambahan juga diluncurkan di Ha Tinh, terdiri dari empat proyek oleh Vingroup, proyek pembangunan Museum Ha Tinh, serta proyek Kawasan Perkotaan Baru Xuan Thanh Tahap 1 di Komune Tien Dien. Kondisi itu membuat permintaan bahan bangunan semakin besar.
Kecuali proyek Jalan Tol Utara–Selatan yang disebut memiliki resolusi dan mekanisme khusus dari Majelis Nasional, termasuk terkait jaminan pasokan bahan bangunan, proyek-proyek penting lainnya dinilai sangat bergantung pada tambang mineral di wilayah Ha Tinh. Untuk kebutuhan konstruksi dan bisnis infrastruktur di Zona Ekonomi Vung Ang saja, kebutuhannya disebut mencapai puluhan juta meter kubik tanah perataan lahan.
Namun, laporan tersebut juga menyoroti paradoks antara perencanaan dan realisasi pasokan. Meski perencanaan tambang mineral bahan bangunan umum disebut telah dilakukan secara sistematis oleh instansi terkait, berbagai faktor objektif mengakibatkan kesenjangan pasokan yang besar.
Dampaknya dirasakan langsung di lapangan, terutama pada 2025, ketika kelangkaan tanah urugan dan pasir bangunan menjadi masalah berulang di lokasi konstruksi. Para kontraktor disebut menghadapi situasi sulit karena peralatan dan tenaga kerja siap, tetapi pekerjaan tertahan akibat material tidak tersedia. Pada saat tertentu, harga tanah urugan dan pasir di pasar bebas dilaporkan berfluktuasi tajam dan melampaui perkiraan awal.
Kelangkaan itu juga disebut memicu munculnya penambangan ilegal, yang berdampak pada ketertiban dan keamanan publik serta menambah tekanan pada lembaga pengelola negara.
Untuk mengatasi persoalan tersebut dan menjaga kemajuan proyek-proyek utama, Komite Rakyat Provinsi Ha Tinh mengarahkan Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan departemen, lembaga, dan pemerintah daerah terkait guna mempercepat perencanaan dan pelelangan tambang mineral.
Pemerintah menilai keberhasilan lelang terbaru tidak hanya menegaskan pendekatan yang tegas dan transparan dalam pengelolaan dan eksploitasi sumber daya, tetapi juga menunjukkan upaya provinsi dalam membantu menyelesaikan kesulitan yang dihadapi komunitas bisnis.
Selain 15 tambang yang baru dilelang, Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup Ha Tinh mencatat bahwa sejak akhir 2024 hingga Desember 2025, provinsi tersebut juga telah menyelenggarakan lelang dan menyetujui pemenang untuk 10 tambang mineral, terdiri dari 1 tambang pasir, 2 tambang batu, 1 tambang tanah liat, dan 6 tambang tanah perata. Dari rangkaian lelang itu, perkiraan penerimaan negara disebut mencapai 357 miliar VND.
Nguyen Anh Son menyatakan bahwa ketika tambang-tambang tersebut mulai beroperasi, pasokan tanah urugan dan pasir bangunan akan masuk ke pasar dalam jumlah besar, sehingga membantu meredakan kekurangan material. Pemerintah daerah menilai pengamanan sumber material secara proaktif menjadi prasyarat bagi kontraktor untuk mempercepat pekerjaan, mengejar ketertinggalan, dan menyelesaikan proyek sesuai target waktu.
