Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung mendorong Presiden Prabowo Subianto menggagas kebijakan pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN). Dorongan itu disampaikan menyusul kebijakan pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai ASN melalui skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

La Tinro menilai masih banyak guru honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun, tetapi hingga kini belum diangkat menjadi ASN. Menurut dia, kondisi tersebut membutuhkan solusi konkret dari Presiden bersama kementerian terkait.

“Kami anggota Komisi X berharap guru honorer dapat diangkat sebagai ASN, sehingga mereka bisa menghidupi keluarga secara layak dan pantas,” kata La Tinro di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Ia juga menyebut kebijakan pengangkatan pegawai SPPG menjadi ASN PPPK menimbulkan pertanyaan di kalangan anggota Komisi X DPR. Pasalnya, hingga akhir 2025 diperkirakan masih terdapat sekitar 2,6 juta guru honorer atau sekitar 56 persen dari total guru di Indonesia.

La Tinro menambahkan, banyak guru honorer non-ASN masih menerima gaji di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan berharap dapat diangkat menjadi PPPK. Ia menilai para guru telah memberikan pengorbanan besar, namun belum tersentuh kebijakan pengangkatan.

Selain mendorong pengangkatan status, La Tinro meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) mengevaluasi distribusi penempatan guru agar tidak terpusat di wilayah perkotaan, melainkan juga menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurutnya, jumlah guru secara keseluruhan sudah memenuhi standar, tetapi pendistribusiannya belum merata. Ia menyoroti adanya daerah yang kelebihan guru, sementara daerah lain justru kekurangan, dan meminta hal itu menjadi perhatian serius Kemdikdasmen.