Krisis limbah berbahaya dan zat beracun dinilai kian mengancam kesehatan manusia sekaligus stabilitas ekonomi global. Aktivitas militer kontemporer dilaporkan meninggalkan jejak zat beracun persisten yang mencemari tanah dan sumber air di berbagai wilayah konflik.
Pelapor Khusus PBB Marcos Orellana dalam laporan Maret 2025 menyebut polusi militer mencakup penggunaan depleted uranium, asbes, hingga tumpahan bahan bakar. Laporan itu juga menyoroti keberadaan zat kimia PFAS dalam busa pemadam kebakaran militer. PFAS kerap disebut sebagai “bahan kimia abadi” karena tidak dapat terurai secara alami.
PBB mendorong negara-negara untuk mengadopsi standar transparansi yang lebih tinggi terkait lokasi pembuangan limbah militer. Seruan ini dipandang penting untuk melindungi hak asasi warga sipil agar dapat hidup di lingkungan yang sehat dan aman dari paparan zat berbahaya.
Di luar persoalan limbah militer, timbulan sampah kota secara global diproyeksikan meningkat tajam dari 2,1 miliar ton pada 2023 menjadi 3,8 miliar ton pada 2050. Direktur Eksekutif UNEP Inger Andersen memperingatkan, tanpa intervensi yang tepat, krisis limbah berbahaya berpotensi makin tidak terkendali.
Dari sisi ekonomi, kegagalan pengelolaan sampah diperkirakan menimbulkan biaya hingga USD 640,3 miliar per tahun pada 2050. Perkiraan ini mencakup kerugian akibat polusi, penurunan kualitas kesehatan masyarakat, serta dampak buruk terhadap perubahan iklim global.
UNEP menilai transisi menuju model ekonomi sirkular menjadi salah satu langkah kunci untuk menekan biaya pengelolaan sampah global hingga sekitar USD 270,2 miliar per tahun. Strategi tersebut menekankan penghematan sumber daya dan pencegahan polusi sejak dari hulu produksi.
Sementara itu, dunia juga menghadapi darurat sampah elektronik atau e-waste. Timbulannya mencapai rekor 62 juta ton pada 2022. Spesialis Ilmiah Senior UNITAR Kees Baldé mencatat, angka ini menunjukkan pertumbuhan 82 persen dibandingkan 2010.
Namun, hanya sekitar 22,3 persen dari total sampah elektronik dunia yang didokumentasikan telah didaur ulang secara resmi. Kondisi ini disebut memicu pelepasan sekitar 58.000 kilogram merkuri dan 45 juta kilogram plastik berbahaya ke lingkungan setiap tahunnya.
Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan terus memperkuat kapasitas pengelolaan limbah B3 dan sampah nasional. Target yang ditetapkan adalah pengurangan sampah 30 persen dan penanganan 70 persen pada 2025.
Direktur Jenderal PSLB3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati menekankan perlunya peningkatan fasilitas insinerator berstandar lingkungan, terutama untuk menangani lonjakan limbah medis pascapandemi. Upaya tersebut diarahkan agar pengelolaan limbah berbahaya dapat lebih merata di seluruh provinsi.
