DENPASAR – Dampak ekonomi dari konflik antara Amerika-Israel dan Iran dinilai sangat bergantung pada lamanya konflik berlangsung serta sejauh mana gangguan terjadi pada jalur energi strategis. Dalam skenario optimistis, lonjakan harga diperkirakan hanya bersifat sementara dan mereda setelah pasokan kembali normal.
Namun, skenario pesimistis memperkirakan eskalasi yang lebih luas dapat memicu inflasi berkepanjangan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Pemerhati ekonomi dari Undiknas Denpasar, Prof. Dr. IB. Raka Suardana, M.M., menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah mitigasi, terutama untuk menjaga stabilitas harga domestik dan daya beli masyarakat agar dampaknya tidak meluas.
Di sektor pariwisata, pengamat ekonomi dari Universitas Warmadewa, Dr. Putu Ngurah Suyatna Yasa, S.E., M.Si., menilai Pemerintah Provinsi Bali perlu menyiapkan strategi mitigasi untuk menghadapi potensi penurunan kunjungan wisatawan asing. Menurutnya, pemerintah daerah bersama pelaku industri pariwisata perlu menyiapkan langkah taktis guna meredam guncangan akibat konflik di Timur Tengah.
Ia mengusulkan diversifikasi dan pergeseran target pasar dengan memperkuat fokus pada wisatawan domestik, mengingat jalur udara internasional berpotensi terganggu. Kampanye wisata nusantara dinilai dapat menjadi penopang untuk menjaga tingkat hunian hotel agar tidak merosot tajam.
Selain itu, ia menyarankan prioritas pada pasar yang dinilai lebih aman di kawasan Asia-Pasifik dengan meningkatkan promosi ke negara-negara yang rute penerbangannya tidak melewati wilayah konflik, seperti Australia, India, Tiongkok, dan Singapura. Pasar tersebut disebut lebih stabil secara logistik dibandingkan pasar Eropa.
Langkah lain yang disoroti adalah efisiensi operasional dan stabilitas harga melalui penyesuaian biaya. Sektor perhotelan dinilai perlu melakukan penghematan pada biaya energi dan bahan baku impor untuk mengimbangi kenaikan harga minyak dunia serta pelemahan rupiah.
Ia juga mendorong penyediaan paket wisata yang lebih fleksibel. Maskapai dan agen perjalanan diharapkan menawarkan kebijakan pembatalan atau perubahan jadwal yang lebih longgar guna memberikan rasa aman bagi wisatawan di tengah ketidakpastian global.
Dari sisi penerbangan, Suyatna menekankan pentingnya mitigasi risiko melalui koordinasi jalur alternatif. Melalui Kementerian Perhubungan, koordinasi dengan maskapai diperlukan agar tersedia rute penerbangan yang menghindari ruang udara Iran dan sekitarnya, meski konsekuensinya durasi penerbangan dapat lebih lama.
Ia menambahkan, Bandara I Gusti Ngurah Rai perlu meningkatkan kesiapan layanan crisis center untuk menangani penumpang yang terdampak keterlambatan atau pembatalan penerbangan akibat eskalasi militer yang terjadi secara mendadak.
Mitigasi juga dinilai perlu menyasar penguatan ekonomi lokal. Salah satunya melalui substitusi barang impor dengan mengurangi ketergantungan pada bahan pangan impor untuk kebutuhan hotel dan restoran, serta beralih ke produk lokal Bali guna menekan dampak inflasi akibat kenaikan biaya logistik global.
Selain itu, penguatan sektor UMKM disebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat lokal agar perekonomian Bali tidak hanya bergantung pada pariwisata internasional. Suyatna juga menyarankan pemerintah memantau arahan dari Kementerian Luar Negeri dan Bank Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan moneter serta aspek keamanan bagi warga asing.
