Ketegangan berskala besar di Timur Tengah, terutama jika melibatkan Iran serta kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Israel, dinilai berpotensi memicu dampak luas yang melampaui aspek militer. Salah satu risiko yang paling disorot adalah kemungkinan penutupan atau gangguan serius di Selat Hormuz, jalur pelayaran minyak yang menjadi salah satu nadi pasokan energi dunia.

Dalam skenario tersebut, gejolak tidak hanya akan dirasakan negara-negara produsen minyak, tetapi juga negara pengimpor, termasuk Indonesia. Perubahan situasi di jalur perdagangan energi global dapat mendorong kenaikan harga minyak dunia dan berujung pada tekanan inflasi di dalam negeri.

Selat Hormuz dan pengaruhnya pada harga minyak

Selat Hormuz disebut sebagai titik strategis dalam perdagangan minyak global. Sekitar seperlima dari total minyak mentah dunia melintasi jalur ini setiap hari. Karena merupakan jalur sempit (chokepoint), Selat Hormuz sangat sensitif terhadap sentimen geopolitik.

Saat muncul ancaman penutupan atau gangguan lalu lintas di kawasan tersebut, pasar minyak cenderung bereaksi cepat. Harga minyak dapat menguat tajam karena kekhawatiran adanya gangguan pasokan dalam skala besar. Bahkan tanpa penutupan resmi, ketidakpastian dinilai cukup untuk mendorong kenaikan harga, antara lain karena perusahaan pelayaran dan perdagangan energi menaikkan premi risiko atau menunda pengiriman.

Kenaikan harga minyak kemudian berpotensi memicu efek domino. Minyak bukan hanya komoditas energi, tetapi juga input penting bagi sektor transportasi, industri, petrokimia, hingga produksi pangan. Ketika biaya minyak meningkat, biaya produksi dan distribusi ikut terdorong naik, yang pada akhirnya dapat diterjemahkan menjadi kenaikan harga barang dan jasa.

Dampak yang berpotensi dirasakan Indonesia

Indonesia disebut masih bergantung pada impor minyak mentah dan LPG. Karena itu, lonjakan harga minyak internasional dinilai dapat menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian domestik.

Pertama, risiko inflasi yang lebih tinggi. Kenaikan harga minyak diperkirakan tidak hanya memengaruhi harga BBM, tetapi juga biaya transportasi dan distribusi barang. Kenaikan ongkos logistik dapat mendorong harga kebutuhan pokok. Kelompok berpendapatan rendah disebut berpotensi paling terdampak karena porsi pengeluaran untuk kebutuhan dasar relatif lebih besar.

Kedua, tekanan terhadap anggaran negara. Dalam kondisi subsidi energi masih berjalan, kenaikan harga minyak dunia berisiko membuat beban subsidi membengkak. Pemerintah dinilai berada pada dilema antara menaikkan harga BBM yang berpotensi memicu gejolak sosial atau mempertahankan harga dengan konsekuensi meningkatnya beban APBN.

Ketiga, tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Kenaikan harga minyak berarti kebutuhan devisa untuk impor energi meningkat, sehingga permintaan dolar AS dapat naik dan menekan rupiah. Pelemahan rupiah berpotensi membuat barang impor semakin mahal dan memperbesar tekanan inflasi.

Keempat, risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi. Inflasi tinggi, tekanan fiskal, dan pelemahan nilai tukar dapat menahan investasi dan konsumsi. Dunia usaha berpotensi menghadapi kenaikan biaya produksi, sementara daya beli masyarakat menurun. Jika berlangsung lama, situasi ini dapat menekan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan risiko pengangguran.

Langkah yang dinilai perlu dipersiapkan

Untuk menghadapi kemungkinan gangguan pasokan akibat konflik dan risiko di jalur pelayaran minyak, sejumlah langkah dinilai perlu dipertimbangkan. Di antaranya adalah mengurangi ketergantungan pada impor minyak secara bertahap melalui percepatan pengembangan energi terbarukan seperti panas bumi, tenaga surya, bioenergi, dan energi angin.

Selain itu, penguatan cadangan strategis minyak dan LPG dinilai penting sebagai bantalan ketika terjadi gangguan pasokan global, sekaligus instrumen stabilisasi jangka pendek untuk meredam gejolak harga domestik.

Dari sisi kebijakan fiskal, subsidi energi disebut perlu lebih tepat sasaran agar tidak membebani anggaran secara berlebihan. Skema bantuan langsung kepada kelompok rentan dinilai dapat menjadi alternatif dibanding subsidi menyeluruh.

Koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia juga dianggap krusial untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mengendalikan inflasi. Instrumen seperti kebijakan suku bunga, intervensi pasar valas, serta pengelolaan likuiditas disebut perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menekan pertumbuhan ekonomi berlebihan.

Di ranah diplomasi, Indonesia sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif dinilai perlu mendorong penyelesaian damai dan menjaga stabilitas jalur perdagangan internasional melalui diplomasi ekonomi dan kerja sama regional.

Kesimpulan

Potensi perang yang melibatkan Iran serta risiko gangguan di Selat Hormuz dinilai bukan semata isu geopolitik kawasan, melainkan dapat berdampak hingga pada harga kebutuhan pokok di Indonesia. Karena itu, kesiapan kebijakan disebut menjadi kunci agar Indonesia tidak semata bereaksi saat krisis terjadi, melainkan memiliki fondasi ketahanan energi dan stabilitas ekonomi yang lebih kuat di tengah ketidakpastian global.