Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran pada 28 Februari 2026 kembali memicu ketidakpastian global. Ketegangan di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada aspek politik dan keamanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan efek domino terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Sejumlah dampak yang dikhawatirkan muncul bagi Indonesia antara lain kenaikan harga minyak, tekanan inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, gangguan pasokan dan logistik, hingga meningkatnya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Harga minyak berisiko melonjak, inflasi ikut tertekan

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Mohammad Nur Rianto Al Arif, menilai konflik di Timur Tengah memiliki dampak sistemik terhadap ekonomi global karena kawasan tersebut merupakan pusat pasokan energi dunia. Ia menekankan Iran bukan pemain pinggiran dalam peta energi, mengingat cadangan minyak dan gasnya besar serta posisinya strategis dalam jalur distribusi energi global.

Menurutnya, pasar minyak cenderung bereaksi cepat terhadap risiko. Bahkan tanpa gangguan fisik terhadap pasokan, ekspektasi potensi gangguan sudah cukup untuk mendorong harga naik.

Kenaikan harga minyak, kata dia, berpotensi menjalar ke berbagai sektor. Dampaknya dapat berupa lonjakan harga energi global akibat premi risiko geopolitik, meningkatnya biaya produksi dan distribusi—terutama transportasi dan manufaktur—serta tekanan inflasi domestik karena harga barang dan jasa terdorong naik.

Konsekuensi lanjutan yang dikhawatirkan adalah penurunan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. Ia menegaskan inflasi energi cenderung lebih membebani kelompok rentan karena proporsi pengeluaran mereka untuk kebutuhan pokok lebih besar. Selain itu, kenaikan harga energi juga berisiko memperlebar defisit neraca perdagangan bagi negara pengimpor energi seperti Indonesia.

Ancaman gangguan pasokan dan logistik

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan dampak konflik tidak hanya berhenti pada kenaikan harga minyak, tetapi juga berpotensi mengganggu distribusi energi dan arus perdagangan. Ia menyebut kenaikan harga minyak sebagai dampak pertama yang paling cepat muncul, diikuti risiko terputusnya logistik antara Timur Tengah dan Indonesia.

Jusuf Kalla menekankan Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan minyak dari kawasan Timur Tengah. Jika jalur distribusi terganggu, risiko kelangkaan pasokan dapat meningkat. Ia juga memperkirakan cadangan bahan bakar nasional relatif terbatas.

Selain energi, gangguan logistik dapat tercermin pada kenaikan biaya asuransi pengiriman karena risiko keamanan meningkat, perubahan rute pelayaran dan penerbangan yang menambah waktu tempuh serta biaya, tertundanya aktivitas impor-ekspor yang melintasi kawasan konflik, hingga gangguan rantai pasok industri jika bahan baku terlambat tiba. Menurutnya, dampak tersebut mungkin tidak langsung terasa dalam hitungan hari, tetapi bisa mulai dirasakan dalam waktu sekitar satu minggu.

Tekanan ke APBN 2026: subsidi energi dan rupiah

Dari sisi fiskal, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet memperkirakan konflik dapat memberi tekanan signifikan terhadap APBN 2026. Ia menyebut dua kanal utama yang perlu diwaspadai, yakni kenaikan harga minyak yang meningkatkan subsidi dan kompensasi energi, serta pelemahan nilai tukar rupiah akibat penguatan dolar AS di tengah ketidakpastian global.

Yusuf menjelaskan setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel memang meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp3,5 triliun. Namun, belanja negara meningkat lebih besar, sekitar Rp10,3 triliun. Dengan demikian, secara bersih defisit diperkirakan dapat melebar sekitar Rp6,8 triliun untuk setiap kenaikan 1 dolar AS per barel.

Ia menambahkan, dalam skenario moderat, kenaikan harga minyak sekitar 15 dolar AS per barel dapat mendorong defisit melebar lebih dari Rp100 triliun. Dalam skenario berat, pelebarannya bisa melampaui Rp200 triliun.

Tekanan juga datang dari sisi kurs. Setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per dolar AS, menurutnya, dapat meningkatkan belanja negara sekitar Rp6,1 triliun, sementara tambahan pendapatan hanya sekitar Rp5,3 triliun.

Pasar keuangan bergejolak, pertumbuhan berpotensi melambat

Ketidakpastian geopolitik lazimnya mendorong investor mencari aset yang dianggap lebih aman. Bagi Indonesia, kondisi ini dapat memicu volatilitas pasar saham, arus modal keluar dari pasar keuangan domestik, serta tekanan lanjutan terhadap nilai tukar rupiah.

Di saat yang sama, biaya pembiayaan bisa meningkat jika suku bunga global kembali mengetat. Ketidakpastian juga berpotensi membuat pelaku usaha menunda investasi dan ekspansi. Jika harga energi tinggi bertahan lama, konsumsi rumah tangga dan investasi swasta dikhawatirkan melambat, yang pada jangka menengah dapat menekan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah menilai fundamental ekonomi masih kuat

Di tengah tekanan global, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan menyatakan fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebut beberapa indikator penopang, antara lain PMI manufaktur yang tetap ekspansif, surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan sebagai bantalan eksternal, serta komitmen menjaga defisit APBN di bawah 3% PDB sesuai ketentuan fiskal.

Pemerintah juga menekankan upaya stabilisasi harga pangan dan energi untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi global yang dinamis.