Komite Rakyat Provinsi menggelar pertemuan untuk membahas sejumlah isu terkait investasi publik dan pengelolaan keuangan anggaran. Dalam agenda tersebut, para delegasi menyampaikan pembahasan serta pendapat atas berbagai laporan dan usulan yang berhubungan dengan perencanaan proyek, alokasi modal, hingga pengelolaan aset publik.

Sejumlah pokok bahasan yang dibahas meliputi laporan hasil peninjauan daftar proyek tingkat distrik yang sedang dikelola dalam proses transisi ke tingkat komune (di bekas provinsi Thai Binh) yang diperkirakan akan menerima dukungan anggaran provinsi pada 2026. Pertemuan juga membahas usulan perpanjangan masa pelaksanaan dan pencairan hingga 2026 untuk proyek-proyek dalam rencana modal 2025 yang belum dicairkan sepenuhnya.

Selain itu, delegasi meninjau laporan mengenai jumlah modal yang belum dialokasikan secara rinci sesuai Resolusi No. 791/NQ-HĐND tertanggal 9 Desember 2025 dari Dewan Rakyat Provinsi. Pembahasan turut mencakup peninjauan daftar proyek investasi publik periode 2021–2025 yang belum disetujui kebijakan investasinya, serta situasi pencairan modal investasi publik yang diperpanjang dari 2024 hingga 2025.

Pertemuan juga menyoroti hasil pengaturan, alokasi, dan pengelolaan aset publik di provinsi pada periode sebelumnya beserta tugas-tugas yang perlu dijalankan ke depan.

Berdasarkan laporan, penjelasan dari departemen dan unit terkait, serta kesimpulan rapat, Wakil Ketua Tetap Komite Rakyat Provinsi Nguyen Le Huy meminta Departemen Keuangan mengakomodasi masukan para delegasi dan melanjutkan peninjauan untuk menyempurnakan laporan. Ia juga meminta koordinasi yang lebih erat dengan departemen, lembaga, dan pemerintah daerah guna mempercepat alokasi dan pencairan modal investasi publik, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Nguyen Le Huy menekankan perlunya penguatan inspeksi dan pengawasan, serta meminta agar Departemen Keuangan segera memberi masukan kepada Komite Rakyat Provinsi untuk mengatasi kesulitan dan hambatan yang muncul. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum serta mendukung target pembangunan sosial-ekonomi provinsi.

Ia juga meminta Departemen Keuangan meneliti dan menyeimbangkan sumber daya serta memberikan rekomendasi mengenai alokasi dan pengaturan anggaran yang rasional. Penganggaran, menurutnya, perlu memastikan persyaratan pelaksanaan proyek terpenuhi sesuai urutan prioritas dan kemampuan penyeimbangan anggaran daerah.

Terkait pengaturan, alokasi, dan pengelolaan aset publik, Wakil Ketua Tetap menegaskan bahwa pekerjaan ini harus terus dilakukan secara serentak dan ketat, dengan fokus pada bidang-bidang utama. Ia meminta instansi dan unit menyusun rencana penataan dan pemanfaatan aset sesuai fungsi dan tugas masing-masing agar penggunaan aset lebih optimal. Prioritas diminta diberikan kepada sektor kesehatan dan pendidikan untuk mencegah pemborosan dan kerugian.

Departemen Keuangan juga diminta segera berkoordinasi dalam penerbitan dan penyempurnaan ketentuan mengenai standar dan norma penggunaan aset publik. Aturan tersebut diharapkan praktis sekaligus menjadi dasar hukum yang seragam bagi pelaksanaan di lapangan.

Di sisi lain, daerah dan unit terkait diminta proaktif meninjau, merangkum kebutuhan, serta mengusulkan rencana pengelolaan dan penataan ulang aset. Usulan tersebut selanjutnya disampaikan kepada pihak berwenang untuk dipertimbangkan penyesuaian dan penambahan sesuai kondisi aktual, dengan tujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset publik secara ekonomis dan rasional serta mendukung kebutuhan pembangunan sosial-ekonomi daerah. Dalam pertemuan itu, Nguyen Le Huy juga memberikan tugas khusus kepada departemen dan instansi terkait.