Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) disebut dapat melakukan pemblokiran layanan publik terhadap wajib pajak yang menunggak pajak. Kebijakan tersebut disertai ketentuan tertentu yang mengatur penerapannya.

Namun, informasi yang tersedia dalam data rujukan tidak memuat rincian ketentuan, mekanisme, maupun jenis layanan publik yang dapat diblokir. Data yang ada hanya mencantumkan judul pemberitaan tanpa uraian isi terkait kebijakan tersebut.

Dengan demikian, artikel ini belum dapat menjelaskan lebih jauh mengenai syarat, tahapan, atau prosedur pemblokiran layanan publik bagi penunggak pajak, termasuk dasar aturan dan ruang lingkup penerapannya, karena tidak tercantum dalam materi yang diberikan.