Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global, terutama karena posisi geografis Iran yang berhadapan langsung dengan Selat Hormuz—jalur utama distribusi minyak dan gas dunia. Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai kekuatan strategis Iran tidak hanya terletak pada aspek militer, tetapi juga pada letaknya yang mengunci salah satu titik paling krusial bagi pasar energi internasional.
Rahma menyebut Selat Hormuz sebagai “titik cekik ekonomi dunia”. Menurutnya, selat yang lebarnya sekitar 21 mil itu dilintasi hampir 30 persen minyak dunia, sekitar 20 juta barel per hari, serta pasokan Liquefied Natural Gas (LNG) yang turut menggerakkan kebutuhan energi, termasuk di Eropa. “Artinya bahan bakar untuk mobil, pesawat, pabrik semuanya bergantung pada jalur tersebut,” kata Rahma dalam keterangannya, Ahad, 1 Maret 2026.
Ia menjelaskan, sekitar seperlima produksi minyak global melewati perairan sempit tersebut. Dengan tingkat ketergantungan setinggi itu, gangguan kecil saja dapat memicu lonjakan harga yang cepat menjalar ke berbagai sektor. Selain minyak, stabilitas pasokan LNG juga dinilai sangat bergantung pada keamanan jalur di kawasan Teluk.
Kerawanan meningkat karena kepadatan lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb. Kapal-kapal berukuran besar bergerak lambat di jalur sempit sehingga sulit bermanuver ketika menghadapi ancaman, termasuk rudal atau drone.
Rahma merujuk sejumlah catatan sejarah untuk menunjukkan sensitivitas pasar energi terhadap gangguan di kawasan tersebut. Pada Perang Tanker Iran–Irak pada dekade 1980-an, harga minyak disebut sempat melonjak sekitar 30 persen. Lonjakan serupa juga terjadi pada 2019 ketika fasilitas Saudi Aramco diserang dan harga minyak naik sekitar 20 persen dalam waktu singkat. “Hal ini menunjukkan bahwa pasar minyak sangat sensitif terhadap gangguan pasokan, dan bahwa bahkan serangan terbatas saja dapat memiliki dampak besar pada harga minyak,” ujarnya.
Selain Selat Hormuz, Bab el-Mandeb disebut sebagai titik tekanan kedua. Jalur ini mengontrol akses menuju Laut Merah dan Terusan Suez, penghubung utama perdagangan Asia dan Eropa. Sekitar 12 persen perdagangan global melintasi kanal tersebut. Jika jalur itu terganggu, kapal harus memutar mengelilingi Afrika, yang berarti waktu pengiriman bertambah berminggu-minggu dan biaya logistik meningkat. Rahma juga menyebut hampir sepertiga perdagangan kontainer dunia melewati rute ini, sementara gangguan keamanan pada 2023 sempat memangkas lalu lintas pelayaran hingga mendekati 70 persen.
“Sekarang bayangkan jika keduanya tertutup bersamaan, harga minyak akan melonjak tajam, inflasi pasti meningkat, perdagangan global melambat,” kata Rahma.
Menurutnya, Indonesia berisiko merasakan dampak berlapis apabila harga minyak global melonjak. Kenaikan harga energi dapat memperbesar beban subsidi bahan bakar dan listrik, sehingga pemerintah berpotensi mengalihkan anggaran pembangunan untuk perlindungan sosial. Nilai tukar rupiah juga dinilai rentan tertekan dan disebut dapat mendekati Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Ketergantungan industri pada bahan baku impor dinilai dapat mempercepat transmisi inflasi ke dalam negeri.
Dari sisi keamanan, Rahma menilai instabilitas Timur Tengah berpotensi menghidupkan kembali jaringan radikal transnasional. Sentimen anti-Barat, menurutnya, dapat dimanfaatkan aktor non-negara untuk mengaktifkan sel tidur di Asia Tenggara.
Rahma mendorong penguatan ketahanan energi agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada impor minyak. Diversifikasi energi baru dan terbarukan dinilai perlu dipercepat untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak global. Ia juga menekankan pentingnya diplomasi aktif dengan negara-negara Timur Tengah dan organisasi internasional untuk mendorong penyelesaian damai. Selain itu, penguatan keamanan siber dan intelijen disebut diperlukan untuk mengantisipasi dampak non-militer dari konflik. “Situasi geopolitik di Timur Tengah saat ini sangat kompleks dan tidak stabil,” ujarnya.
Permusuhan Teheran dan Washington, sebagaimana dipaparkan dalam laporan tersebut, bukanlah hal baru. Ketegangan telah berlangsung sejak Revolusi Iran 1979 yang menggulingkan Mohammad Reza Pahlavi. Hubungan kian memburuk setelah Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir 2015 dan kembali memberlakukan sanksi pada 2018. Iran dituduh mengembangkan senjata nuklir, meski sejumlah lembaga intelijen internasional disebut menyatakan program tersebut tidak dilanjutkan.
Dukungan Iran terhadap kelompok bersenjata yang menjadi musuh Israel disebut memperpanjang konflik di kawasan. Serangan militer selama 12 hari pada Juni 2025 terhadap fasilitas Iran juga menjadi salah satu penanda meningkatnya eskalasi.
Dalam perkembangan terbaru yang dikutip dari Reuters, eskalasi terjadi pada 28 Februari 2026 ketika operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel dilaporkan menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, yang kemudian memicu gelombang ketegangan baru di kawasan.
Dalam situasi tersebut, posisi geografis Iran kembali menjadi faktor yang membuat konflik regional berpotensi menjalar menjadi guncangan ekonomi global. Bagi negara seperti Indonesia, dampaknya dinilai tidak lagi sekadar isu geopolitik yang jauh, melainkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan di dalam negeri.
