Indonesia menghadapi tantangan menjaga ketahanan energi nasional di tengah gejolak geopolitik global dan tekanan transisi energi. Sejumlah pemangku kepentingan menilai kunci utamanya adalah menyeimbangkan upaya mempertahankan—bahkan meningkatkan—produksi minyak dan gas bumi (migas) sambil mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Dalam EITS Discussion Series VII 2025 bertajuk “Pemantik Bisnis Sektor ESDM 2026, Dari Hilirisasi Hingga Transisi” di Jakarta, Senin (15/12/2025), Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolin Wahjong menegaskan sektor hulu migas masih menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional pada fase transisi menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060.
Menurut Marjolin, penurunan produksi migas yang terjadi dalam satu dekade terakhir perlu dihentikan. Ia mengingatkan proyeksi kebutuhan energi nasional hingga 2050 meningkat tajam, dengan permintaan gas diperkirakan bisa naik hingga empat kali lipat dan minyak hingga dua kali lipat. “Tanpa kebijakan yang pro-investasi, kesenjangan pasokan energi akan semakin lebar,” ujarnya.
Dari sisi investasi, IPA menekankan pentingnya kepastian hukum dan penghormatan terhadap kontrak (contract sanctity). Marjolin menyebut industri hulu migas memiliki karakter high risk, high capital, dan high technology, dengan siklus proyek yang dapat melampaui 30 tahun. Karena itu, ia mendorong percepatan eksplorasi, kemudahan perizinan, serta revisi Undang-Undang Migas untuk memperkuat iklim investasi jangka panjang, termasuk penawaran wilayah kerja yang lebih banyak dengan proses persetujuan yang cepat dan koordinasi lintas kementerian yang solid.
Marjolin juga menekankan bahwa ketahanan dan keterjangkauan energi bagi masyarakat perlu menjadi prioritas. Ia menilai teknologi carbon capture and storage (CCS) dapat memperkuat kontribusi migas dalam mendukung target NZE sekaligus menekan ketergantungan impor energi.
Tenaga Ahli Kepala SKK Migas Muhammad Kemal menyampaikan kinerja produksi hulu migas nasional hingga November 2025 relatif terjaga. Penurunan produksi setara minyak nasional disebut hanya sekitar 0,1% secara tahunan. Capaian ini ditopang peningkatan aktivitas eksplorasi dan pengembangan, termasuk kenaikan investasi eksplorasi sekitar 20% serta tambahan produksi dari sumur baru hasil plan of development (POD).
Kemal menekankan pentingnya menjaga reserve replacement ratio (RRR) di atas 100% agar keberlanjutan produksi jangka panjang terjamin. Ia menyebut sejak 2018, RRR nasional konsisten melampaui target, didorong persetujuan POD strategis. Untuk 2026, pemerintah menargetkan lifting minyak 610 ribu barel per hari dan lifting gas 5.500 juta kaki kubik per hari, dengan dukungan investasi hulu migas lebih dari US$22 miliar.
Dari perspektif transisi energi, Manager New and Renewable Energy Pertamina NRE Chandra Asmara menilai gas alam masih menjadi solusi paling realistis sebagai energi jembatan (bridging energy), mengingat EBT belum sepenuhnya andal. Ia menyebut pembangkit listrik berbasis gas, khususnya combined cycle gas turbine (CCGT), dapat menurunkan emisi hingga 50–70% dibandingkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.
Selain emisi yang lebih rendah, pembangkit gas dinilai unggul dari sisi fleksibilitas operasi untuk menyeimbangkan fluktuasi listrik dari surya dan angin. Namun, Chandra mengingatkan adanya risiko ketergantungan jangka panjang terhadap gas jika tidak diimbangi kebijakan dekarbonisasi yang jelas. Ia menilai teknologi CCUS, hidrogen biru, dan biometana penting agar gas berfungsi sebagai energi transisi, bukan penghambat pencapaian NZE 2060.
Sementara itu, pemerintah menegaskan komitmen mempercepat pengembangan EBT. Mewakili Dirjen EBTKE, M. Wahyu Jasa Diputra menyampaikan potensi EBT Indonesia mencapai 3.687 gigawatt, didominasi surya, hidro, angin, dan panas bumi. Namun hingga Semester I 2025, bauran EBT nasional baru sekitar 16%.
Pemerintah menargetkan investasi EBT hingga 2034 mencapai Rp1.600 triliun, dengan potensi 760 ribu lapangan kerja hijau serta penurunan emisi hingga 129 juta ton CO2.
Di sisi lain, Koordinator Eksploitasi Migas Ditjen Migas Maruf Afandi menegaskan peningkatan produksi migas tetap menjadi prioritas. Ia menyebut konsumsi minyak Indonesia saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi sekitar 600 ribu barel per hari, sehingga menimbulkan defisit besar dan ketergantungan impor. Pemerintah mendorong eksplorasi dengan membuka lebih dari 75 blok migas potensial, mereaktivasi 4.500 sumur idle, serta menerapkan teknologi seperti enhanced oil recovery (EOR) dan horizontal drilling.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Dina Nurul Fitriah menekankan kebijakan energi ke depan perlu menyeimbangkan ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas, dan keberterimaan energi. Melalui PP No. 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, pemerintah menargetkan bauran EBT 70–72% pada 2060. Menurutnya, transisi energi harus berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan target dekarbonisasi.
Diskusi tersebut mengerucut pada satu kesimpulan: migas dan energi terbarukan tidak untuk dipertentangkan, melainkan disinergikan guna menjaga ketahanan energi Indonesia di tengah transisi menuju ekonomi rendah karbon.
