Undang-Undang Kimia No. 69/2025/QH15 resmi berlaku pada 1 Januari 2026. Menyusul pemberlakuan tersebut, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan menyiapkan rangkaian aturan turunan dan pedoman pelaksanaan untuk menyempurnakan kerangka hukum serta mendukung implementasi secara nasional.
Undang-undang ini dinilai memiliki cakupan pengaturan luas dan berdampak langsung pada berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, farmasi, material, elektronik, dan industri pengolahan. Karena itu, penyiapan aturan pelaksana dipandang penting untuk mencegah gangguan terhadap kegiatan produksi dan bisnis.
Dalam bulan pertama setelah undang-undang berlaku, kementerian mengusulkan kepada pemerintah penerbitan tiga peraturan, yakni Peraturan Pemerintah No. 24/2026/ND-CP yang menetapkan daftar bahan kimia dalam lingkup Undang-Undang Kimia; Peraturan Pemerintah No. 25/2026/ND-CP yang merinci pelaksanaan sejumlah pasal terkait pengembangan industri kimia serta keselamatan dan keamanan kimia; serta Peraturan Pemerintah No. 26/2026/ND-CP yang merinci dan memandu pelaksanaan ketentuan mengenai pengelolaan kegiatan kimia dan bahan kimia berbahaya dalam produk dan barang.
Selain itu, Menteri Perindustrian dan Perdagangan menerbitkan dua surat edaran, yakni Surat Edaran No. 01/2026/TT-BCT dan Surat Edaran No. 02/2026/TT-BCT, sebagai pedoman agar penerapan Undang-Undang Kimia berjalan seragam di seluruh wilayah.
Pedoman lain yang disebut berperan penting adalah Pemberitahuan No. 363/BCT-HC tertanggal 17 Januari 2026. Dokumen ini meminta kementerian, sektor, dan pemerintah daerah segera mengumumkan serta menerapkan prosedur administratif sesuai ketentuan baru, terutama terkait perizinan impor dan ekspor bahan kimia, guna menghindari hambatan terhadap aktivitas produksi dan usaha.
Di tingkat daerah, sejumlah pihak menyampaikan penilaian positif terhadap penerbitan dokumen panduan tersebut. Perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ho Chi Minh menyebutkan, setelah menerima Pemberitahuan No. 363/BCT-HC, pihaknya segera menyebarluaskan isi undang-undang, peraturan, dan surat edaran terkait kepada pelaku usaha, sekaligus memberikan masukan kepada Komite Rakyat Kota mengenai pelaksanaan prosedur administratif yang ditetapkan.
Dari Lam Dong, Wakil Direktur Departemen Perindustrian dan Perdagangan Tran Vu Ngoan menilai langkah kementerian mencerminkan sikap proaktif dan sejalan dengan pendekatan yang menempatkan dunia usaha sebagai pusat pelayanan. Ia menyebut, bagi daerah dengan kekuatan pertanian berteknologi tinggi dan pengolahan produk pertanian, penyelesaian kendala prosedural terkait kimia secara tepat waktu membantu pelaku usaha menjaga stabilitas produksi serta memastikan kemajuan pesanan ekspor.
Profesor Madya Tran Hong Con, mantan dosen Universitas Sains (Universitas Nasional Vietnam, Hanoi), menyoroti penerbitan Pemberitahuan 363 yang terbit 16 hari setelah undang-undang berlaku sebagai indikator ketegasan dan tanggung jawab lembaga pengelola. Menurutnya, penerbitan lebih awal aturan terkait impor-ekspor dan pengelolaan bahan kimia berbahaya membantu pelaku usaha merasa lebih aman, menekan biaya, dan mengurangi risiko gangguan produksi.
Pengakuan juga datang dari komunitas bisnis asing. Nguyen Minh Duc, manajer dan analis kebijakan di US-ASEAN Business Council (USABC), menyatakan bahwa meningkatnya jumlah undang-undang yang diberlakukan dengan waktu persiapan lebih singkat menambah tekanan dalam penyusunan dokumen panduan. Namun, ia menilai unit-unit khusus di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan telah berupaya menyelesaikan dan menerbitkan dokumen-dokumen tersebut secara bersamaan sehingga membentuk kerangka hukum yang terpadu untuk implementasi undang-undang.
Selain penerbitan regulasi, kementerian menekankan aspek implementasi agar ketentuan Undang-Undang Kimia dapat diterapkan secepat mungkin. Ke depan, Departemen Kimia disebut akan melanjutkan penyelenggaraan lokakarya khusus, termasuk program bagi pelaku usaha, untuk memberikan panduan dan memastikan pelaksanaan yang konsisten serta tersinkronisasi.
Wakil Direktur Departemen Kimia Vuong Thanh Chung menyampaikan bahwa industri kimia diarahkan pada pertumbuhan dua digit, didukung penyelesaian kerangka hukum dan kebijakan insentif investasi. Ia juga menyebut kebijakan pajak penghasilan perusahaan preferensial sebesar 10% selama 15 tahun diharapkan menarik investor dan mendorong penguatan kapasitas internal industri.
Menurut Vuong Thanh Chung, bidang farmasi, kimia, dan produk kimia bernilai tambah tinggi dipandang memiliki potensi pertumbuhan besar, terutama bila didukung tenaga kerja muda yang terampil. Ia menambahkan, ketentuan baru mengenai pengelolaan bahan kimia berbahaya dalam produk dan barang akan diadopsi serta diterapkan secara bertahap oleh perusahaan, sebagai landasan menuju pengembangan industri kimia yang aman dan berkelanjutan.
Adapun dokumen pedoman yang telah diterbitkan untuk mendukung penerapan Undang-Undang Kimia meliputi Peraturan Pemerintah No. 24/2026/ND-CP, No. 25/2026/ND-CP, dan No. 26/2026/ND-CP; Surat Edaran No. 01/2026/TT-BCT dan No. 02/2026/TT-BCT; serta Pemberitahuan No. 363/BCT-HC yang mengatur koordinasi pelaksanaan prosedur administratif agar produksi tidak terganggu.
