Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan keputusan untuk mengatur pelaksanaan Undang-Undang Kependudukan. Dalam rancangan tersebut, pemerintah mengusulkan sejumlah kebijakan yang ditujukan untuk mendorong kelahiran anak, termasuk bantuan keuangan bagi kelompok perempuan tertentu, perpanjangan cuti melahirkan, hingga prioritas akses perumahan sosial bagi keluarga dengan dua anak atau lebih.
Salah satu usulan utama adalah pemberian dukungan sebesar 2 juta VND untuk setiap kelahiran bagi kelompok penerima manfaat tertentu. Kelompok yang diusulkan mencakup perempuan dari etnis minoritas yang sangat kecil, perempuan yang tinggal di provinsi dan kota dengan angka kelahiran di bawah tingkat penggantian, serta perempuan yang melahirkan dua anak sebelum usia 35 tahun.
Rancangan itu juga membuka ruang bagi pemerintah provinsi untuk menetapkan tingkat bantuan yang lebih tinggi, menyesuaikan kemampuan anggaran masing-masing daerah. Jika seorang pemohon termasuk dalam lebih dari satu kategori penerima, ia berhak memperoleh seluruh dukungan yang sesuai dengan ketentuan.
Terkait prosedur, masyarakat diminta mengajukan formulir permohonan sesuai templat kepada Komite Rakyat di tingkat komune tempat tinggal. Pengajuan dapat dilakukan melalui tiga cara, yakni diserahkan langsung, dikirim lewat pos, atau diajukan secara daring.
Komite Rakyat komune akan meninjau dan memverifikasi informasi dalam waktu lima hari kerja sejak permohonan diterima, lalu menerbitkan keputusan pembayaran. Bantuan disalurkan secara tunai atau melalui transfer bank, paling lambat enam bulan setelah kelahiran. Apabila pemohon tidak memenuhi syarat, pemerintah komune wajib memberikan jawaban tertulis.
Selain bantuan kelahiran, rancangan tersebut mengusulkan perpanjangan cuti melahirkan untuk mendorong keluarga memiliki anak. Pekerja perempuan yang melahirkan anak kedua—dengan ketentuan sudah memiliki satu anak pada saat melahirkan—diusulkan berhak atas cuti melahirkan selama tujuh bulan. Sementara itu, pekerja laki-laki yang mengikuti asuransi sosial wajib dan istrinya melahirkan anak kedua diusulkan berhak atas cuti selama 10 hari kerja.
Dalam aspek perumahan, orang tua yang memiliki dua anak atau lebih diusulkan mendapat prioritas untuk membeli, menyewa dengan opsi pembelian, atau mengontrak perumahan sosial sesuai ketentuan dalam undang-undang perumahan. Rancangan juga menugaskan Kementerian Konstruksi memimpin implementasi solusi terkait perencanaan, perumahan, dan ruang publik, termasuk mengintegrasikan faktor kependudukan dalam perencanaan kota dan pengembangan perumahan sosial.
Rancangan keputusan tersebut turut memuat dukungan untuk pemeriksaan kehamilan dan skrining bayi baru lahir. Untuk pemeriksaan prenatal, perempuan hamil diusulkan memperoleh subsidi skrining empat penyakit, yakni sindrom Edwards, sindrom Down, sindrom Patau, dan talasemia. Besaran subsidi untuk pemeriksaan prenatal ditetapkan 900.000 VND per pemeriksaan.
Adapun bayi baru lahir diusulkan mendapat pemeriksaan untuk lima kondisi: hipotiroidisme kongenital, defisiensi G6PD, hiperplasia adrenal kongenital, gangguan pendengaran kongenital, dan cacat jantung kongenital. Subsidi untuk skrining bayi baru lahir ditetapkan 600.000 VND per pemeriksaan.
Berbagai usulan kebijakan ini disusun di tengah tantangan pengelolaan kependudukan, terutama tren penurunan angka kelahiran. Kementerian Kesehatan mencatat angka kelahiran nasional telah turun di bawah tingkat penggantian, dari 2,11 anak per perempuan pada 2021 menjadi 1,91 pada 2024 dan sekitar 1,93 pada 2025. Dengan tren tersebut, target mempertahankan tingkat kelahiran penggantian pada 2030 diproyeksikan sulit dicapai.
Jika penurunan berlanjut, Vietnam diproyeksikan mengakhiri periode dividen demografis pada 2036. Angkatan kerja juga diperkirakan mulai menurun sejak 2044 dan seterusnya. Pada 2051, populasi berpotensi memasuki periode pertumbuhan negatif, dengan penurunan rata-rata sekitar 461.000 jiwa per tahun pada akhir periode proyeksi 2069–2074.
