Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memangkas produksi nikel nasional pada 2026 menjadi sekitar 250–260 juta ton. Angka ini turun dari target produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2025 yang tercatat 379 juta ton.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi smelter. “Nikel kami sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter, kemungkinan sekitar 250–260 (juta ton),” ujar Tri Winarno dalam keterangan resmi, Rabu (14/1/2026).

Tri menegaskan, pemangkasan produksi nikel dalam negeri ditujukan untuk mendorong kenaikan harga komoditas nikel di pasar dunia. Saat ini, harga nikel disebut sudah berada di atas 17 ribu dolar AS per dry metric ton (dmt), meningkat dibandingkan rata-rata tahun 2025 yang berada di kisaran 14 ribu dolar AS per dmt.

Selain itu, Tri menyampaikan RKAB 2026 milik PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) akan terbit pada Rabu malam (14/1/2026). Ia menjelaskan RKAB Vale berakhir pada 2025 dan masih dalam tahap pengajuan, sehingga perusahaan tersebut tidak bisa memperoleh relaksasi produksi sebesar 25 persen hingga 31 Maret 2026.

Tri juga memastikan RKAB 2026 yang akan diterima Vale berlaku selama satu tahun, karena dokumen yang diajukan merupakan RKAB baru khusus untuk tahun ini.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan akan melakukan pemangkasan produksi nikel sebagai langkah untuk menjaga harga komoditas di tingkat global. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga meminta industri besar membeli bijih nikel dari pengusaha tambang. “Jangan ada monopoli. Kami ingin investor kuat, tetapi pengusaha daerah juga kuat. Supaya ada kolaborasi,” ujarnya.