Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan Adriyanto mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya mengejar serapan anggaran, melainkan memastikan APBD benar-benar berkualitas dan berdampak bagi masyarakat. Pesan itu disampaikan dalam Ramadhan Leadership Camp 2026 di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Senin, 23 Februari 2026.
Dalam sesi bertema “Kebijakan Nasional terkait Pengelolaan Keuangan Daerah: Mewujudkan APBD yang Berkualitas dan Berdampak”, Adriyanto menilai 2026 akan dihadapkan pada situasi yang tidak ringan. Ia menyebut ketidakpastian ekonomi global, tekanan fiskal, dan ancaman perubahan iklim perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan anggaran. Karena itu, konsep APBD berkualitas harus dipahami sebagai instrumen pembangunan yang presisi, adaptif, dan terukur.
Menurut Adriyanto, APBD bukan sekadar dokumen angka atau rutinitas administratif tahunan. Ia menekankan bahwa setiap rupiah merupakan amanah publik yang harus dikonversi menjadi manfaat nyata. Dalam kerangka itu, APBD berkualitas diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, serta memperkuat daya saing daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Penyelarasan dokumen perencanaan seperti KUA–PPAS dengan KEM–PPKF dinilai penting agar arah kebijakan daerah selaras dengan strategi fiskal nasional, terutama untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Adriyanto mengingatkan deviasi yang terlalu lebar antara perencanaan dan realisasi anggaran dapat melemahkan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi fiskal. Ia menyinggung fenomena penumpukan serapan di akhir tahun yang masih kerap terjadi. Pola tersebut dinilai mengurangi efek pengganda APBD terhadap ekonomi daerah.
Untuk Sulawesi Selatan, ia menilai penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi pekerjaan rumah penting karena struktur pendapatan masih didominasi Transfer ke Daerah (TKD), sementara kontribusi PAD relatif terbatas. Optimalisasi PAD dipandang dapat memperluas ruang fiskal dan membuka peluang belanja yang lebih produktif, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan layanan dasar.
Ia mendorong agar komposisi belanja lebih diarahkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Adriyanto menyebut sejumlah kajian menunjukkan daerah yang belanjanya lebih fokus pada pelayanan publik cenderung mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih solid dibanding daerah yang belanjanya banyak terserap untuk kebutuhan birokrasi.
Percepatan realisasi belanja modal juga dinilai penting agar stimulus ekonomi lebih cepat dirasakan masyarakat. Infrastruktur yang dibangun tepat waktu disebut dapat meningkatkan konektivitas, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekosistem investasi daerah.
Selain belanja, Adriyanto menyinggung pemanfaatan skema pembiayaan inovatif seperti pinjaman daerah, sinergi pendanaan, hingga kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha (KPDBU). Skema tersebut disebut dapat menjadi alternatif untuk mempercepat pembangunan tanpa sepenuhnya membebani struktur APBD, dengan catatan tata kelola dilakukan secara hati-hati dan terukur.
Digitalisasi keuangan daerah turut menjadi perhatian. Transformasi digital dinilai dapat meningkatkan transparansi, memperluas basis pajak daerah, serta mengoptimalkan penerimaan tanpa menambah beban masyarakat. Ia menekankan akuntabilitas tidak berhenti pada capaian opini WTP, tetapi juga pada outcome pembangunan yang dirasakan publik.
Adriyanto menegaskan peran aparatur sipil negara (ASN) daerah sangat menentukan dalam memastikan APBD berkualitas terwujud, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan. Menurutnya, integritas dan profesionalisme aparatur menjadi kunci agar anggaran tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan dampak nyata.
Ramadhan Leadership Camp 2026 digelar sebagai ruang penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam tata kelola keuangan dan pengawasan anggaran. Forum ini diharapkan mendorong perubahan pola pikir bahwa APBD berkualitas bukan sekadar target administratif, melainkan fondasi pembangunan inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.
Di tengah tantangan ekonomi 2026, Adriyanto menekankan daerah perlu memastikan kebijakan fiskal menjadi mesin pertumbuhan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan semata mengejar angka serapan.
