Kementerian Kesehatan Vietnam mengusulkan pemberian dukungan keuangan bagi perempuan yang melahirkan, seiring penurunan angka kelahiran nasional yang kini berada di bawah tingkat penggantian. Usulan itu dibahas dalam rapat Tim Penyusun dan Kelompok Editor untuk mengembangkan keputusan yang merinci ketentuan serta langkah organisasi guna memandu pelaksanaan Undang-Undang Kependudukan.
Rapat berlangsung pada sore 17 Maret di kantor pusat Kementerian Kesehatan dan dipimpin Wakil Menteri Kesehatan Do Xuan Tuyen. Pertemuan tersebut dihadiri anggota Komite Penyusun serta perwakilan unit-unit terkait.
Dalam usulan yang dibahas, perempuan yang memiliki dua anak sebelum usia 35 tahun diusulkan menerima subsidi sebesar 2 juta VND. Kementerian Kesehatan menyebut angka kelahiran nasional turun dari 2,11 anak per perempuan pada 2021 menjadi 1,91 pada 2024, dan berada pada 1,93 pada 2025. Kondisi ini dinilai menyulitkan pencapaian target mempertahankan angka kelahiran nasional hingga 2030.
Perkiraan pemerintah menunjukkan, jika tren penurunan berlanjut, Vietnam diproyeksikan mengakhiri dividen demografis pada 2036. Populasi usia kerja diperkirakan mulai berkurang pada 2044, pertumbuhan penduduk menjadi negatif pada 2051, dan pada akhir periode perkiraan 2069–2074 penurunan rata-rata setara 461.000 orang per tahun.
Untuk menjaga angka kelahiran pengganti, Kementerian Kesehatan mengusulkan subsidi 2 juta VND untuk setiap kelahiran. Penerima yang memenuhi syarat mencakup perempuan dari kelompok etnis minoritas yang sangat kecil, perempuan di provinsi dan kota dengan angka kelahiran di bawah tingkat penggantian, serta perempuan yang memiliki dua anak sebelum usia 35 tahun.
Dukungan tersebut direncanakan ditanggung anggaran daerah. Pemerintah provinsi disebut memiliki otonomi untuk menetapkan tingkat dukungan yang lebih tinggi sesuai kapasitas anggaran masing-masing. Draf juga menyatakan, individu yang memenuhi syarat untuk beberapa program dukungan persalinan secara bersamaan berhak menerima seluruh manfaat yang sesuai. Perempuan yang melahirkan saat sudah menerima tunjangan kesejahteraan sosial juga tetap memperoleh dukungan ini.
Selain subsidi persalinan, Kementerian Kesehatan mengusulkan ketentuan dan prosedur cuti melahirkan untuk kelahiran anak kedua. Pekerja perempuan yang melahirkan, serta pekerja laki-laki peserta asuransi sosial wajib yang istrinya melahirkan, berhak atas cuti melahirkan untuk anak kedua dengan syarat saat kelahiran mereka sudah memiliki satu anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kependudukan. Dalam rancangan tersebut, masa cuti melahirkan bagi pekerja perempuan untuk kelahiran anak kedua disebut selama tujuh bulan, sedangkan pekerja laki-laki mendapat 10 hari kerja saat istrinya melahirkan.
Pengajuan klaim tunjangan cuti melahirkan untuk kelahiran anak kedua dilakukan mengikuti ketentuan perundang-undangan asuransi sosial. Berkas permohonan mencakup Akta Kelahiran Anak Kedua (Formulir No. 01 yang diterbitkan bersama keputusan ini) serta dokumen lain sesuai aturan asuransi sosial.
Warga dapat mengajukan permohonan melalui Komite Rakyat komune atau kelurahan tempat tinggal, baik secara langsung, lewat pos, maupun daring. Otoritas setempat diberi waktu lima hari kerja untuk meninjau permohonan dan mencairkan pembayaran bila memenuhi syarat. Bantuan dibayarkan satu kali, tunai atau transfer bank, dengan batas waktu hingga enam bulan setelah melahirkan.
Rancangan kebijakan juga memuat usulan dukungan biaya layanan skrining untuk deteksi dini penyakit bawaan. Besaran dukungan yang diusulkan adalah 900.000 VND untuk skrining prenatal dan 600.000 VND untuk skrining bayi baru lahir, total 1,5 juta VND per kasus.
Program skrining prenatal dalam draf disebut berfokus pada empat penyakit dan sindrom yang umum, yakni sindrom Down, sindrom Edwards, sindrom Patau, dan talasemia. Sementara skrining bayi baru lahir ditujukan untuk mendeteksi dini lima penyakit bawaan: hipotiroidisme bawaan, defisiensi G6PD, hiperplasia adrenal bawaan, gangguan pendengaran bawaan, serta cacat jantung bawaan.
Pembayaran tunjangan skrining diberikan maksimal tiga bulan setelah pemeriksaan, atau maksimal tiga bulan setelah kelahiran jika pemeriksaan prenatal dan skrining bayi baru lahir telah dilakukan. Tunjangan dibayarkan sekaligus dalam bentuk tunai atau transfer bank kepada penerima manfaat atau kerabatnya.
Kementerian Kesehatan menyatakan kebijakan dukungan persalinan dan skrining, bersama langkah komunikasi dan manajemen, diharapkan berkontribusi menjaga tingkat kelahiran yang wajar, meningkatkan kualitas penduduk, serta mengurangi ketidakseimbangan gender saat kelahiran di masa depan.
Dalam draf itu, kementerian juga mengusulkan langkah intervensi untuk meminimalkan ketidakseimbangan gender saat kelahiran, termasuk komunikasi, advokasi, dan pendidikan perubahan perilaku; pengembangan kebijakan untuk mendorong pendidikan, lapangan kerja, serta peningkatan peran perempuan dan anak perempuan; dan inspeksi khusus untuk memastikan penegakan larangan pemilihan jenis kelamin janin.
Draf tersebut turut memuat panduan dukungan biaya pemeriksaan dan pengobatan bagi lansia yang kesepian, penderita penyakit serius, serta mereka yang tidak mampu pergi ke fasilitas medis atau pusat perawatan lansia. Selain itu, draf mendorong lembaga, organisasi, dunia usaha, keluarga, dan individu berpartisipasi memberi kontribusi dan dukungan bagi perawatan lansia di rumah, klub perawatan lansia berbasis komunitas, serta pusat perawatan lansia siang hari berbasis komunitas.
Menurut informasi dalam dokumen, rancangan keputusan mulai dibuka untuk komentar publik pada 16 Maret.
