JAKARTA — Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PP KBPII) akan menggelar Indonesia Ramadhan Expo 2026 (INRA Expo 2026) pada 4–8 Maret 2026 di SMESCO Exhibition and Convention Hall, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dirancang sebagai platform untuk memperkuat diplomasi ekonomi, memperluas jejaring industri halal dan ekonomi kreatif, sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia Islam.
Ketua Umum PP KBPII, Nasrullah Larada, menyampaikan hal tersebut saat sosialisasi program KBPII terkait penyelenggaraan INRA Expo 2026 yang digelar bersama Yayasan Rumah Peradaban Bangsa. Menurutnya, pameran ini diharapkan melahirkan sinergi global yang mendorong kemandirian ekonomi nasional berbasis nilai-nilai peradaban dan keadilan sosial.
Nasrullah menilai dunia tengah bergerak menuju tatanan ekonomi baru yang menekankan keberlanjutan, inklusivitas, dan etika. Dalam konteks itu, ekonomi halal dan industri kreatif disebut sebagai dua sektor strategis yang berpotensi menjadi motor pertumbuhan baru.
Ia juga menyoroti peluang Indonesia untuk memperkuat kontribusinya dalam transformasi ekonomi global, mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan memiliki sumber daya ekonomi yang melimpah.
Namun, Nasrullah mengingatkan peluang tersebut turut disertai tantangan, mulai dari kesenjangan digital, lemahnya konektivitas antarpelaku usaha lintas negara, hingga rendahnya penetrasi produk halal Indonesia di pasar internasional. Karena itu, ia menilai dibutuhkan ruang kolaborasi berskala internasional yang dapat mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat global untuk membangun ekosistem ekonomi yang saling menguatkan.
“Di sinilah urgensi penyelenggaraan Indonesia Ramadhan Expo 2026 (INRA 2026),” kata Nasrullah dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).
Dalam pelaksanaannya, INRA 2026 disebut akan melibatkan delapan kementerian, yakni Kementerian Agama, Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Haji dan Umroh.
Selain itu, kegiatan ini juga didukung oleh Badan Pengelola Investasi Danantara, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), serta Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS).
