BERITA TERKINI
ISNU: BUMNU Disiapkan Jadi Bagian Sistem Ekonomi Nasional

ISNU: BUMNU Disiapkan Jadi Bagian Sistem Ekonomi Nasional

Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) menyatakan Badan Usaha Milik Nahdlatul Ulama (BUMNU) disiapkan untuk menjadi bagian dari sistem ekonomi nasional, termasuk dalam upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Ketua PP ISNU Bidang Investasi Herry Haryanto Azumi mengatakan dirinya mendapat informasi dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dan Ketua PBNU Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Aizuddin Abdurrahman (Gus Aiz) bahwa PBNU telah memiliki BUMNU.

"Saya sudah mendapat arahan dari Ketum BPNU dan salah satu Ketua BPNU yaitu Gus Aiz yang kebetulan beliau adalah ketua yang membidangi ekonomi. Beliau mengatakan bahwa NU memiliki namanya BUMNU, Badan Usaha Milik NU," kata Herry usai ISNU Forum on Investment, Trade and Global Affairs di Jakarta, Kamis.

Menurut Herry, BUMNU disiapkan untuk menjawab tantangan kontribusi warga NU dalam sistem ekonomi nasional secara nyata, terukur, dan berbasis kekuatan anggota. Ia juga menyinggung pernyataan pemerintahan Presiden Prabowo yang membuka peluang sebesar-besarnya bagi NU untuk terlibat dalam investasi, menarik investor, dan menumbuhkan ekonomi nasional.

Herry menyebut, dengan jumlah anggota mencapai 165 juta orang, NU memiliki potensi ekonomi besar yang dapat dimonetisasi melalui pengelolaan badan usaha secara sistematis. Ia menambahkan, BUMNU diharapkan menjadi wadah utama dalam mengelola peluang usaha yang memberi manfaat langsung bagi warga NU sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi umat.

Dalam rapat internal PBNU, kata Herry, telah disepakati bahwa BUMNU akan menangani sektor-sektor strategis sesuai kebutuhan nasional dan kekuatan lokal NU, dengan tujuan memastikan dampak ekonomi yang terukur dan berkelanjutan.

Terkait peluncuran resmi, Herry mengatakan pengumuman akan dilakukan dalam waktu dekat seiring komunikasi intensif antara PBNU dan pemerintah mengenai sinergi kebijakan dan implementasi program.

"Dalam waktu dekat akan diumumkan. Nanti kita tunggu PBNU untuk mengannounce, karena ini inline dengan komunikasi PBNU dengan pemerintah," ujar Herry.