Jakarta menjadi lokasi pembahasan penyusunan peta jalan transformasi digital nasional yang menempatkan konektivitas, penguatan talenta, dan tata kelola sebagai prioritas utama. Agenda ini menegaskan bahwa transformasi digital tidak dipandang sebagai proyek sesaat, melainkan upaya membangun ekosistem yang konsisten dari sisi infrastruktur, keamanan, hingga adopsi layanan.
Dalam rangka memperkuat konektivitas generasi berikutnya, pembahasan mengarah pada dorongan penerapan IPv6 Enhanced dan modernisasi jaringan menuju Net5.5G. Target adopsi IPv6 direncanakan berlangsung bertahap hingga 2030, seiring kebutuhan kapasitas dan skalabilitas jaringan untuk menampung pertumbuhan layanan digital, termasuk layanan yang semakin terkait dengan pemanfaatan AI.
Sejumlah pemangku kepentingan diposisikan sebagai bagian penting dari eksekusi peta jalan ini, mulai dari pemerintah, operator, perguruan tinggi, asosiasi, hingga penyedia teknologi. Kolaborasi lintas pihak dipandang sebagai syarat agar digitalisasi tidak berhenti pada peluncuran program, tetapi berkembang menjadi ekosistem yang saling terhubung dan dapat direplikasi lintas wilayah.
Selain konektivitas, agenda keamanan siber dan kedaulatan data ikut menguat dalam pembahasan. Peta jalan menekankan pentingnya jaringan yang “secure by design” serta persiapan tata kelola AI, dengan tujuan menjaga pertumbuhan ekonomi digital tanpa memperbesar risiko, termasuk risiko terhadap perlindungan data.
Pembahasan juga menyoroti kebutuhan penyelarasan modernisasi jaringan dengan pembenahan tata kelola data, peningkatan literasi digital, dan desain layanan publik yang lebih memudahkan warga. Dalam konteks ini, peta jalan dinilai akan diuji bukan pada dokumen perencanaan, melainkan pada dampaknya di kehidupan sehari-hari—misalnya apakah layanan publik menjadi lebih ringkas, apakah pelaku UMKM dapat bertransaksi lintas daerah tanpa hambatan, serta apakah data warga terlindungi ketika layanan digital semakin meluas.
Contoh penerapan yang disebut mencakup layanan publik, sistem pembayaran, dukungan untuk UMKM, hingga pengembangan smart city. Rangkaian contoh tersebut digunakan untuk menekankan bahwa peta jalan perlu diterjemahkan menjadi program yang terukur, dengan indikator yang jelas serta mekanisme eksekusi yang dapat memastikan standar dan kualitas implementasi tidak timpang antarwilayah.
