Ketegangan geopolitik global yang meningkat, terutama terkait eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel, mendorong naiknya ketidakpastian di pasar internasional. Kondisi tersebut memicu volatilitas di pasar keuangan serta kenaikan harga komoditas, khususnya minyak, yang berpotensi menimbulkan dampak berantai bagi banyak negara.
Secara umum, kenaikan harga energi dapat meningkatkan tekanan inflasi global. Jalur perdagangan juga berisiko terdampak melalui meningkatnya biaya impor energi dan potensi gangguan distribusi. Di sektor keuangan, volatilitas berpeluang memengaruhi pergerakan pasar saham, obligasi, hingga nilai tukar. Dari sisi fiskal, lonjakan harga energi dapat memperbesar kebutuhan subsidi serta memengaruhi keseimbangan anggaran.
Di tengah dinamika tersebut, pemerintah menilai perekonomian domestik Indonesia masih menunjukkan daya tahan yang relatif solid. Sejumlah indikator makroekonomi utama dinilai mencerminkan aktivitas ekonomi yang tetap berjalan kuat dan stabil.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta pada 11 Maret 2026, mengatakan dampak eskalasi konflik Iran–AS–Israel dapat ditransmisikan melalui beberapa jalur yang perlu diwaspadai. Pada jalur perdagangan, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor migas dan menekan surplus neraca perdagangan serta neraca pembayaran. Sementara pada jalur pasar keuangan, ketidakpastian global dapat memicu arus keluar modal (capital outflow), menekan pasar saham, obligasi, dan nilai tukar rupiah, serta mendorong kenaikan biaya pendanaan (cost of fund).
Menurut Menkeu, APBN tetap diposisikan sebagai peredam guncangan (shock absorber) meski menghadapi potensi kenaikan subsidi energi dan beban bunga utang. Pada saat yang sama, ia menyebut adanya peluang windfall profit dari komoditas seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan nikel. Pemerintah, kata dia, memantau perkembangan secara ketat agar instrumen APBN bekerja responsif dan kebijakan fiskal tetap pruden untuk menjaga stabilitas ekonomi serta daya beli masyarakat.
Dari sisi pertumbuhan, Indonesia mencatat kinerja yang dinilai kuat. Pada triwulan IV 2025, ekonomi tumbuh 5,39 persen, sedangkan secara keseluruhan tahun 2025 pertumbuhan mencapai 5,11 persen (year on year). Capaian tersebut disebut mencerminkan konsumsi masyarakat, investasi, serta kinerja sektor produksi yang masih terjaga.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi Fiskal Febrio Kacaribu menyampaikan harapan agar momentum pertumbuhan berlanjut pada kuartal I 2026. Ia menyebut pertumbuhan kuartal I 2026 diharapkan dapat berada di kisaran 5,5 persen atau lebih, melanjutkan capaian kuartal IV 2025. Febrio juga mengatakan Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian agar belanja dapat dilakukan lebih cepat, dengan target pertumbuhan dalam APBN sebesar 5,4 persen tetap optimistis dicapai hingga akhir tahun.
Di sektor industri, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur pada Februari 2026 tercatat 53,8, yang disebut sebagai level tertinggi dalam dua tahun terakhir. Angka di atas 50 menandakan aktivitas manufaktur berada pada fase ekspansi, mengindikasikan sektor industri pengolahan masih menjadi salah satu motor pertumbuhan.
Pada sektor eksternal, Indonesia kembali mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 0,95 miliar dolar AS pada Januari 2026. Surplus tersebut memperpanjang tren surplus selama 69 bulan berturut-turut, yang dinilai menunjukkan daya saing ekspor tetap terjaga serta membantu memperkuat posisi eksternal di tengah ketidakpastian global.
Ketahanan eksternal juga tercermin dari cadangan devisa. Pada Februari 2026, cadangan devisa Indonesia tercatat 152 miliar dolar AS, yang dinilai cukup kuat untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah serta membiayai impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Sementara itu, inflasi pada Februari 2026 tercatat 4,76 persen secara tahunan. Jika tidak memperhitungkan pengaruh kebijakan diskon tarif listrik pada awal 2025, inflasi diperkirakan sekitar 2,59 persen. Adapun inflasi inti non-energi dan makanan (non-emas) disebut berada di sekitar 1,4 persen, yang menunjukkan tekanan inflasi domestik relatif terjaga.
Dari sisi ketenagakerjaan, jumlah orang bekerja meningkat 3,3 juta orang pada November 2025 dibandingkan Agustus 2024. Tingkat pengangguran pada November 2025 tercatat 4,74 persen, lebih rendah dibandingkan 4,91 persen pada Agustus 2024. Pemerintah juga mencatat tingkat kemiskinan pada September 2025 sebesar 8,25 persen, turun dari 8,57 persen pada September 2024.
Dengan berbagai indikator tersebut, pemerintah menilai perekonomian Indonesia tetap berada dalam kondisi relatif stabil meski tekanan global meningkat akibat dinamika geopolitik dan gejolak pasar keuangan internasional. Pemerintah menyatakan akan terus mencermati perkembangan global, dengan kebijakan fiskal melalui APBN diarahkan untuk menjaga stabilitas, melindungi daya beli, serta mendukung momentum pertumbuhan.
Menkeu Purbaya menegaskan kombinasi pendapatan negara yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi untuk mendorong ekonomi, serta defisit yang tetap terkendali menunjukkan APBN terus berperan sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
