Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan kondisi keuangan Republik Kongo kian memburuk dan berpotensi menekan stabilitas kawasan Afrika Tengah. Peringatan ini muncul di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan, melonjaknya pembayaran utang, serta tingginya eksposur perbankan terhadap surat utang pemerintah.

Dalam laporan penilaian pasca-pembiayaan yang dirilis pada Senin (16/3/2026), IMF menyatakan kemampuan Republik Kongo untuk membayar kewajiban kepada IMF masih memadai. Namun, lembaga itu menilai risikonya tetap tinggi, terutama jika harga minyak turun tajam atau kondisi pasar kredit regional tetap ketat.

IMF mencatat pertumbuhan ekonomi Republik Kongo sedikit meningkat menjadi 2,4% pada 2025, dari 2,1% pada 2024. Kendati demikian, lemahnya investasi publik dan gangguan pasokan energi disebut membatasi aktivitas ekonomi yang lebih luas.

Republik Kongo merupakan ekonomi terbesar ketiga di Komunitas Ekonomi dan Moneter Afrika Tengah (CEMAC) setelah Kamerun dan Gabon. Menurut IMF, tekanan fiskal di negara ini tercermin dari melebarinya defisit transaksi berjalan menjadi 5,8% dari produk domestik bruto (PDB), sementara utang publik naik menjadi 97,2% dari PDB pada akhir tahun lalu.

Disiplin fiskal juga dinilai memburuk seiring lonjakan belanja, terutama untuk barang dan jasa. Kondisi itu mengurangi ruang anggaran untuk investasi dan bantuan sosial. Defisit primer non-hidrokarbon melebar menjadi 8,7% dari PDB non-hidrokarbon, sementara munculnya tunggakan baru, baik domestik maupun eksternal, menegaskan tantangan pengelolaan utang yang masih berlanjut.

IMF menilai tekanan keuangan di Republik Kongo mencerminkan persoalan yang lebih luas di kawasan CEMAC, yang terdiri dari enam negara yang bergantung pada sumber daya alam. Keketatan likuiditas di pasar perbendaharaan regional membuat pembiayaan ulang (refinancing) utang jatuh tempo menjadi semakin sulit.

Dalam perkembangan terkait, Gabon disebut telah resmi meminta program IMF. Sementara itu, Republik Kongo berhasil menghimpun dana sebesar US$ 670 juta melalui penempatan pribadi pada November lalu dengan imbal hasil 13,7%, yang menunjukkan tingginya biaya pinjaman bagi negara dengan profil fiskal yang lemah.

Untuk 2026, pemerintah Republik Kongo menekankan konsolidasi fiskal melalui anggaran, serta memprioritaskan investasi dan belanja sosial yang dinilai esensial. Meski begitu, IMF mengingatkan bahwa tekanan utang yang berlanjut dan tingginya kebutuhan rollover membuat negara tersebut rentan terhadap penurunan pemberian pinjaman oleh bank-bank regional.