Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali memasuki fase volatilitas tinggi di tengah tekanan berlapis dari faktor global dan domestik. Pada penutupan perdagangan Jumat, 7 Februari 2026, IHSG ditutup melemah ke level 7.935 atau turun 2,08 persen.
Pengamat pasar modal Wahyu Tri Laksono menilai situasi saat ini membuat investor perlu menahan diri dari kepanikan dan lebih selektif dalam memilih saham. Menurut dia, pasar sedang menghadapi ujian dari sisi kepercayaan, terutama karena tekanan eksternal membuat investor asing semakin sensitif terhadap isu tata kelola dan likuiditas di pasar domestik.
“Di kondisi seperti ini, saham big caps dengan fundamental kuat biasanya jadi tempat berlindung sementara,” kata Wahyu dalam pesan tertulis, dikutip Minggu, 9 Februari 2026.
Ia menyebut sektor perbankan besar, telekomunikasi, dan konsumer cenderung lebih resilien menghadapi gejolak jangka pendek dibandingkan saham-saham berlikuiditas tipis.
Tekanan terhadap pasar modal Indonesia, menurut Wahyu, tidak datang dari satu arah. Evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait standar tata kelola, likuiditas, serta kualitas pasar Indonesia disebut menjadi salah satu katalis utama pelemahan sentimen.
Di saat yang sama, kehati-hatian lembaga keuangan global, termasuk Goldman Sachs, terhadap emerging markets, serta penilaian Moody’s mengenai prospek risiko negara, turut memperkuat arus keluar dana asing. Kombinasi faktor global dan domestik ini tercermin dalam tekanan jual pada beberapa sesi perdagangan terakhir, seiring meningkatnya volatilitas di pasar reguler.
Situasi disebut memburuk setelah gelombang tekanan memicu pengunduran diri massal pejabat teras Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir Januari 2026. Peristiwa ini mendorong regulator melakukan akselerasi darurat terhadap reformasi struktural yang sebelumnya dirancang berjalan bertahap hingga akhir 2026.
Salah satu agenda yang dipercepat adalah demutualisasi BEI, yakni perubahan status bursa dari organisasi milik anggota menjadi entitas korporasi berorientasi profit. Langkah ini dinilai dapat mendorong efisiensi biaya transaksi, mempercepat inovasi produk, serta meningkatkan standar tata kelola.
Namun, terdapat kekhawatiran mengenai komersialisasi data pasar dan potensi konflik prioritas antara fungsi bisnis bursa dengan perannya dalam menjaga keteraturan perdagangan. Dalam konteks ini, independensi OJK dipandang penting sebagai penyeimbang agar fungsi pengawasan tetap terjaga.
Reformasi lain yang ikut dipercepat adalah aturan free float minimum 15 persen. Emiten dengan porsi saham publik rendah didorong melakukan aksi korporasi, baik melalui right issue, divestasi pemegang saham pengendali, maupun penjualan saham sekunder. Kebijakan ini dinilai dapat memicu volatilitas jangka pendek, tetapi diharapkan memperbaiki likuiditas pasar dan kualitas indeks dalam jangka menengah.
Wahyu juga menyoroti kemunculan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam pertemuan dengan MSCI sebagai sinyal pergeseran peran negara dalam menjaga stabilitas pasar. Lembaga ini diposisikan sebagai sovereign wealth fund yang berfungsi sebagai market stabilizer untuk menyerap tekanan jual ketika volatilitas meningkat. Meski demikian, potensi konflik kepentingan tetap menjadi perhatian apabila Danantara kelak memiliki peran ganda sebagai pemegang saham BEI sekaligus investor aktif di pasar.
Dengan latar tekanan global, percepatan reformasi domestik, serta dinamika peran lembaga investasi negara, pasar modal Indonesia dinilai berada dalam fase penentuan arah. Reformasi struktural berpotensi memperkuat fondasi jangka panjang, sementara dalam jangka pendek investor dituntut lebih disiplin dalam manajemen risiko dan mempertimbangkan sektor yang relatif defensif.
