JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya eskalasi konflik bersenjata yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Ia menilai situasi tersebut berpotensi memperluas instabilitas geopolitik global dan memberi tekanan pada perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
Ibas menilai konflik di kawasan strategis penghasil energi dunia tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat langsung, tetapi juga berkonsekuensi luas terhadap stabilitas energi, jalur perdagangan internasional, inflasi global, dan keamanan kawasan.
“Dunia hari ini berada dalam situasi ketidakpastian yang serius. Ketika konflik bersenjata terjadi di pusat energi dunia, dampaknya menjalar ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Kita harus waspada, responsif, dan strategis,” ujar Ibas, Senin (2/3).
Ia menyoroti Selat Hormuz sebagai jalur perdagangan energi yang vital. Menurutnya, karena Iran berbatasan langsung dengan jalur tersebut, eskalasi konflik berisiko memicu hambatan distribusi atau bahkan penutupan jalur. Ibas menyebut Selat Hormuz sebagai “urat nadi” bagi sekitar 20% hingga 30% konsumsi minyak dunia per hari, sekaligus jalur utama pengiriman gas alam cair (LNG) dari Qatar.
“Jika stabilitas di Selat Hormuz terganggu, maka dunia akan menghadapi kejutan pasokan (supply shock) yang drastis. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar angka di pasar bursa, melainkan ancaman nyata terhadap biaya operasional industri dan ketersediaan BBM di tingkat retail. Kita harus sadar bahwa gangguan di selat tersebut dapat melambungkan harga minyak mentah jauh di atas asumsi makro APBN kita,” kata Ibas.
Selain minyak mentah, ia menilai gangguan di jalur itu dapat berdampak sistemik pada rantai pasok global. Kenaikan biaya asuransi pengiriman dan pengalihan rute kapal tanker dinilai berpotensi meningkatkan biaya logistik internasional, yang kemudian memicu kenaikan harga barang impor serta bahan baku industri di dalam negeri. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menekan pertumbuhan sektor manufaktur nasional.
Ibas juga menilai Indonesia, sebagai negara yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energi, rentan terhadap lonjakan harga minyak dunia. Ia memprediksi kenaikan harga energi global dapat memicu tekanan terhadap APBN melalui meningkatnya beban subsidi energi, memicu inflasi terutama pada sektor pangan dan transportasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta mengganggu ekspor-impor akibat ketegangan di jalur pelayaran strategis internasional.
“Kita harus mengantisipasi dampak rambatan ekonomi global ini dengan langkah yang terukur dan kebijakan yang tepat sasaran demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Ibas mendorong pemerintah menempuh langkah strategis yang tidak sekadar reaktif. Ia mengusulkan tiga pilar, yakni penguatan ketahanan energi, stabilitas ekonomi dan perlindungan masyarakat, serta diplomasi yang aktif dan konsisten.
Pada aspek ketahanan energi, ia mendorong percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan, diversifikasi sumber impor energi untuk mengurangi ketergantungan, peningkatan produksi energi domestik, serta penguatan cadangan energi strategis nasional.
Untuk stabilitas ekonomi dan perlindungan rakyat, Ibas menekankan antisipasi inflasi melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, pengamanan daya beli terutama bagi kelompok rentan serta pengendalian harga bahan pokok, dan penguatan UMKM serta industri dalam negeri. “Dalam situasi global yang sulit, perlindungan terhadap rakyat harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Sementara pada pilar diplomasi, ia menegaskan Indonesia perlu tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Menurutnya, prinsip itu berarti aktif mendorong perdamaian berdasarkan keadilan internasional, termasuk melalui dialog, negosiasi, dan gencatan senjata, serta memperkuat peran Indonesia di forum multilateral.
Ibas juga mengingatkan amanat Pembukaan UUD 1945 agar Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ia menilai nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan, perlu menjadi kompas moral dalam diplomasi.
“Indonesia tidak boleh terjebak dalam polarisasi global. Kita adalah bangsa besar yang konsisten menolak perang dan kekerasan. Kita harus menjadi bangsa yang kokoh dalam nilai, kuat dalam ekonomi, dan bijak dalam diplomasi,” kata Ibas.
Menutup pernyataannya, ia mengajak pemerintah, parlemen, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memperkuat persatuan nasional dan semangat gotong royong. Menurutnya, stabilitas dalam negeri menjadi kunci menghadapi guncangan eksternal. “Di tengah gejolak geopolitik global, Indonesia harus berdiri teguh sebagai jangkar stabilitas dan suara moral bagi perdamaian dunia,” pungkasnya.
