Jakarta — Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menilai meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memperluas instabilitas geopolitik global sekaligus memberi tekanan serius terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
Menurut Ibas, konflik di kawasan strategis penghasil energi dunia tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat langsung, tetapi juga membawa konsekuensi luas terhadap stabilitas energi, jalur perdagangan internasional, inflasi global, serta keamanan kawasan.
“Dunia hari ini berada dalam situasi ketidakpastian yang serius. Ketika konflik bersenjata terjadi di pusat energi dunia, dampaknya menjalar ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Kita harus waspada, responsif, dan strategis,” kata Ibas dalam keterangannya, Selasa, 3 Maret 2026.
Ibas menyoroti risiko penutupan Selat Hormuz yang disebutnya sebagai jalur perdagangan energi paling vital di dunia. Ia menyebut Selat Hormuz menjadi “urat nadi” bagi sekitar 20 persen hingga 30 persen konsumsi minyak dunia setiap hari, sekaligus jalur utama bagi pengiriman gas alam cair (LNG) dari Qatar.
Ia mengingatkan, gangguan di selat tersebut dapat mendorong lonjakan harga minyak mentah melampaui asumsi makro dalam APBN. Selain itu, hambatan di jalur tersebut dinilai bisa mengganggu rantai pasok global secara sistemik. Kenaikan biaya asuransi pengiriman dan pengalihan rute kapal tanker disebut berpotensi meningkatkan biaya logistik internasional secara signifikan.
Dampak lanjutan dari kondisi itu, menurut Ibas, dapat memicu efek berantai terhadap harga barang impor dan bahan baku industri di dalam negeri. Pada akhirnya, situasi tersebut dinilai dapat menekan pertumbuhan sektor manufaktur nasional.
Ibas juga menilai Indonesia masih rentan terhadap lonjakan harga minyak dunia karena masih mengimpor sebagian kebutuhan energi. Kenaikan harga energi global, kata dia, dapat memicu tekanan terhadap APBN, meningkatkan inflasi pada sektor kebutuhan pokok, menurunkan daya beli, hingga menghambat aktivitas ekspor-impor.
“Kita harus mengantisipasi dampak rambatan ekonomi global ini dengan langkah yang terukur dan kebijakan yang tepat sasaran demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
Dalam usulannya, Ibas mendorong penguatan ketahanan energi melalui percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Ia juga mengusulkan diversifikasi sumber impor energi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber, peningkatan produksi energi domestik, serta penguatan cadangan energi strategis nasional.
Selain energi, ia menekankan pentingnya stabilitas ekonomi dan perlindungan masyarakat. Menurutnya, potensi inflasi perlu diantisipasi melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang ketat, disertai pengamanan daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan, serta pengendalian harga bahan pokok. Ia juga menilai penguatan UMKM dan industri dalam negeri penting sebagai benteng ekonomi domestik.
Di bidang diplomasi, Ibas menyatakan Indonesia perlu tetap memegang prinsip politik luar negeri bebas dan aktif di tengah meningkatnya eskalasi konflik. Prinsip tersebut, menurutnya, bukan berarti netral tanpa sikap, melainkan aktif mendorong perdamaian berdasarkan keadilan internasional.
Ibas turut mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan nasional dan semangat gotong royong. Ia menilai stabilitas dalam negeri menjadi kunci utama untuk menghadapi guncangan eksternal.
“Di tengah gejolak geopolitik global, Indonesia harus berdiri teguh sebagai jangkar stabilitas dan suara moral bagi perdamaian dunia,” ujarnya.
