Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hamka B. Kady, menilai kepastian skema pendanaan menjadi faktor krusial untuk mempercepat penyelesaian proyek Tol Serang–Panimbang. Ia mengingatkan, tanpa keputusan pembiayaan yang jelas, proyek infrastruktur strategis tersebut berisiko kembali tersendat.
Pernyataan itu disampaikan Hamka saat Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi pembangunan tol di wilayah Serang, Banten, Kamis (22/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau perkembangan proyek sekaligus melihat langsung hambatan yang masih dihadapi di lapangan.
Dalam peninjauan itu, Hamka menyebut proyek Tol Serang–Panimbang masih membutuhkan tambahan anggaran agar seluruh ruas dapat diselesaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan kebutuhan dana muncul akibat sejumlah dinamika teknis serta kondisi lapangan yang berkembang seiring berjalannya proyek.
“Masih dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp1,6 triliun. Ini perlu segera diputuskan supaya pembangunan tidak kembali mengalami perlambatan,” ujar Hamka.
Menurutnya, tambahan pembiayaan berkaitan dengan beberapa aspek, mulai dari penyesuaian desain teknis, kondisi geografis yang menantang, hingga proses pembebasan lahan yang belum sepenuhnya rampung. Ia menekankan persoalan tersebut perlu diselesaikan secara simultan agar progres pembangunan dapat berjalan optimal.
Di tengah keterbatasan fiskal, Hamka mendorong pemerintah lebih fleksibel dalam menentukan sumber pendanaan. Ia menilai pembiayaan proyek tidak harus sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Yang terpenting adalah kepastian pendanaan. Mau melalui APBN, pinjaman dalam negeri, atau skema pembiayaan lain, silakan dipilih yang paling realistis, asalkan proyek ini bisa segera dituntaskan,” katanya.
Selain anggaran, Hamka juga menyoroti percepatan penyelesaian pembebasan lahan yang masih tersisa. Ia menilai, tanpa penuntasan masalah lahan, tambahan dana sekalipun tidak akan berdampak signifikan terhadap kemajuan pembangunan.
“Pendanaan dan penyelesaian lahan harus berjalan seiring. Kalau salah satu terhambat, maka pembangunan secara keseluruhan juga akan ikut terhambat,” ujarnya.
Hamka menambahkan, Komisi V DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mengawal keputusan pemerintah terkait kelanjutan proyek Tol Serang–Panimbang. Ia menyatakan DPR berkepentingan memastikan proyek strategis nasional tersebut segera rampung dan dapat dimanfaatkan masyarakat.
“Kami ingin tol ini segera beroperasi dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Itu yang terus kami dorong,” pungkasnya.
