DEMAK — Guru swasta yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Demak mendapat sosialisasi literasi keuangan negara sebagai upaya mendorong tata kelola pendidikan yang berintegritas dan berkelanjutan di lingkungan sekolah swasta.
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota BPK RI Fathan Subchi, Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Tengah Ahmad Lutfi H Rahmatullah, Direktur Pengelola Pemeriksaan BPK Suandi, serta Ketua DPRD Demak Zayinul Fata. Turut hadir Ketua PGSI Demak Noer Salim dan Ketua Tanfidziyah PCNU Demak KH Aminudin.
Fathan Subchi menjelaskan, sosialisasi itu merupakan bagian dari program BPK Goes to School. Program ini bertujuan memberi pemahaman kepada pendidik dan masyarakat mengenai tugas, fungsi, dan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawasi penggunaan uang negara.
“Selain BPK Goes to Campus, ada pula BPK Goes to School. Kita berikan edukasi bahwa BPK bertugas mengaudit seluruh entitas yang menerima anggaran negara, baik APBN maupun APBD,” kata Fathan, Selasa, 3 Februari 2026.
Ia mencontohkan, pada sektor pendidikan, objek pemeriksaan BPK dapat mencakup pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa bagi siswa tidak mampu, hingga pengelolaan keuangan di kampus.
Fathan menambahkan, hasil pemeriksaan BPK menghasilkan opini, seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Temuan di lapangan, menurutnya, menjadi catatan penting untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara.
Sementara itu, Ahmad Lutfi H Rahmatullah menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP). Ia mengingatkan agar laporan keuangan pendidikan yang bersumber dari negara dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi fisik di lapangan.
“Laporan keuangan pendidikan yang bersumber dari negara harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai laporan tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan, karena ini akan berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Demak Zayinul Fata menyampaikan bahwa literasi keuangan perlu dibarengi dengan upaya peningkatan kesejahteraan guru. Menurutnya, pemahaman mengenai postur APBD penting karena anggaran terbesar daerah masih dialokasikan untuk sektor pendidikan.
“Kami terus mendorong kebijakan daerah agar lebih berpihak pada kesejahteraan guru swasta. Tugas DPRD bersama Bupati adalah menuntaskan status guru swasta agar bisa masuk seleksi PPPK,” ujar Zayinul.
Ia berharap sosialisasi tersebut membuat guru-guru yang tergabung dalam PGSI semakin memahami literasi keuangan negara, sekaligus mengetahui hak dan kewajiban dalam pengelolaan anggaran pendidikan yang transparan.
