BERITA TERKINI
Golkar Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh APBN untuk Antisipasi Krisis Global 2026

Golkar Minta Pemerintah Evaluasi Menyeluruh APBN untuk Antisipasi Krisis Global 2026

Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, program, dan kegiatan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan evaluasi tersebut tidak boleh terbatas pada gaji pejabat negara. Menurutnya, seluruh komponen belanja negara perlu ditinjau ulang.

“Dalam keadaan seperti ini kita harus me-review semua. Tidak hanya pejabat negara atau anggota DPR, tapi semua. Tidak hanya gaji, program juga. Kebijakan, program, kegiatan kementerian/lembaga yang didanai APBN harus di-review semua,” kata Zulfikar, Selasa (24/3/2026).

Zulfikar menyatakan dukungannya terhadap opsi Presiden Prabowo Subianto yang membuka kemungkinan pengurangan gaji anggota kabinet dan DPR sebagai bagian dari langkah efisiensi. Namun, ia menekankan langkah tersebut perlu dibarengi evaluasi yang lebih luas agar penggunaan anggaran negara menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

“Tidak hanya soal gaji, tapi semua. Rasionalisasi dan evaluasi harus dilaksanakan supaya makin efektif penggunaan APBN,” ujarnya.

Ia menilai pendekatan parsial tidak akan cukup untuk menghadapi tekanan ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas fiskal nasional. Karena itu, ia mendorong rasionalisasi dan evaluasi terhadap berbagai pos belanja negara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong sejumlah langkah penghematan, termasuk pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan opsi penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH). Prabowo juga mencontohkan kebijakan penghematan yang diterapkan di Pakistan, antara lain WFH hingga 50 persen dan pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.

Selain itu, Pakistan disebut memangkas gaji pejabat, membatasi penggunaan kendaraan dinas, serta menghentikan sejumlah belanja seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor. Prabowo menyebut berbagai kebijakan tersebut dapat menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan strategi penghematan yang relevan.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, evaluasi menyeluruh terhadap APBN dinilai penting untuk menjaga efektivitas belanja negara.