Pascaserangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026, kekhawatiran kembali menguat mengenai stabilitas pasokan energi global. Iran merupakan salah satu produsen minyak utama dunia dengan cadangan sekitar 11 persen dari total cadangan global, sekaligus menguasai Selat Hormuz—jalur pelayaran strategis yang dilalui hampir 20 persen perdagangan minyak dunia setiap hari.
Dalam situasi konflik militer di kawasan tersebut, pasar energi global umumnya merespons dengan lonjakan harga. Ancaman tersendatnya pasokan minyak kembali membayangi perekonomian dunia, termasuk negara-negara pengimpor energi.
Bagi Indonesia, gejolak harga energi global bukan semata isu internasional. Lonjakan harga minyak berpotensi memaksa pemerintah menyesuaikan berbagai asumsi makro dalam APBN. Dampaknya dapat menjalar ke tekanan subsidi energi, peningkatan defisit anggaran, hingga pelemahan nilai tukar rupiah.
Di luar risiko jangka pendek itu, situasi ini dinilai dapat menjadi momentum untuk meninjau ulang strategi ketahanan energi nasional, terutama pada sektor transportasi yang masih sangat bergantung pada minyak. Indonesia masih mengandalkan impor minyak untuk menggerakkan aktivitas ekonomi, dengan nilai impor minyak mentah maupun BBM diperkirakan sekitar 25 miliar dolar AS per tahun.
Sementara itu, ekspor minyak Indonesia sekitar 5,5 miliar dolar AS, sehingga neraca perdagangan minyak masih mencatat defisit besar. Ketergantungan tersebut kian terasa karena sektor transportasi mengonsumsi lebih dari 40 persen total energi final nasional.
Berbeda dengan transportasi, sektor kelistrikan relatif tidak terlalu bergantung pada minyak. Sekitar 65–66 persen listrik nasional masih dihasilkan dari batu bara, sedangkan pembangkit berbahan bakar minyak hanya menyumbang sekitar 4 persen dari total kapasitas pembangkitan dan sebagian besar berada di wilayah terpencil. Kondisi ini menunjukkan upaya pengurangan ketergantungan impor minyak lebih relevan difokuskan pada transportasi.
Indonesia juga memiliki cadangan batu bara melimpah, dan sebagian besar produksinya dialokasikan untuk ekspor dengan nilai mendekati 30 miliar dolar AS setiap tahun. Potensi ini dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari diversifikasi energi, meski batu bara tidak realistis digunakan secara langsung dalam transportasi. Batu bara dinilai lebih efisien bila dikonversi menjadi listrik, yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk berbagai moda transportasi berbasis listrik.
Dalam beberapa tahun terakhir, moda transportasi listrik seperti mobil dan bus mulai berkembang. Namun, pemanfaatan listrik di sektor perkeretaapian masih terbatas. Elektrifikasi jalur kereta api di Indonesia baru berkembang di wilayah Jabodetabek serta jalur Solo–Yogyakarta. Di luar itu, sebagian besar jaringan kereta masih mengandalkan lokomotif berbahan bakar minyak.
Padahal, transportasi berbasis rel dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung efisiensi energi nasional. Karena itu, pemerintah didorong mempertimbangkan revitalisasi sektor perkeretaapian sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan terhadap minyak.
Secara garis besar, terdapat tiga langkah pengembangan perkeretaapian nasional: elektrifikasi, reaktivasi, dan pembangunan jalur baru. Pertama, perluasan elektrifikasi jaringan kereta api, khususnya pada jalur dengan mobilitas tinggi seperti Bandung Raya, Surabaya Raya, serta sejumlah rute antarkota yang dipersiapkan untuk operasional lokomotif elektrik.
Kedua, reaktivasi jalur kereta api yang tidak lagi beroperasi. Sejumlah jalur peninggalan masa kolonial saat ini terbengkalai atau beralih fungsi menjadi permukiman. Meski prosesnya tidak mudah, reaktivasi dipandang layak dipertimbangkan sebagai langkah antisipatif sebelum kemacetan di berbagai kota semakin memburuk, sekaligus menyediakan solusi mobilitas yang lebih hemat energi.
Ketiga, pembangunan jalur kereta api baru. Pemerintah dapat melanjutkan pengembangan jaringan rel di berbagai wilayah, termasuk menyambungkan kembali jalur di Sumatera serta memperluas jaringan di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jalur baru diharapkan mengurangi beban jalan raya dan berpotensi menekan biaya logistik nasional.
Biaya logistik disebut masih berada di kisaran 23 persen dari Produk Domestik Bruto, lebih tinggi dibandingkan negara maju yang rata-rata di bawah 10 persen. Ketergantungan distribusi barang pada transportasi jalan raya menjadi salah satu penyebab utama tingginya biaya tersebut.
Dalam pengembangan perkeretaapian, terdapat dua komponen utama: prasarana dan sarana. Prasarana mencakup jalur rel, stasiun, jembatan, sistem persinyalan, serta jaringan telekomunikasi. Adapun sarana merujuk pada kendaraan yang berjalan di atas rel, seperti lokomotif, kereta penumpang, dan gerbong barang.
Namun, perkembangan jaringan rel selama beberapa dekade terakhir dinilai tidak secepat pembangunan jalan raya. Salah satu kendalanya adalah pendanaan karena pembangunan jalur kereta masih sangat bergantung pada APBN. Berbeda dengan jalan tol yang relatif lebih mudah menarik investasi swasta, sektor perkeretaapian belum sepenuhnya menarik bagi investor karena skema bisnisnya dianggap kurang jelas.
Hambatan lain adalah struktur operator yang masih terbatas, sehingga pemanfaatan jaringan rel belum maksimal dan tingkat pengembalian investasi cenderung lebih panjang. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian insentif bagi investor yang berminat mengembangkan prasarana perkeretaapian, terutama pembangunan jalur baru. Salah satu opsi yang diusulkan adalah memberikan hak bagi investor untuk sekaligus menjadi operator sarana pada jalur yang mereka bangun.
Pendekatan serupa juga dapat diterapkan di wilayah dengan aktivitas perkebunan dan pertambangan besar seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Pengembangan jaringan rel dapat dilakukan dengan menggandeng pelaku usaha di sektor tersebut agar jalur yang dibangun sekaligus mendukung distribusi hasil produksi.
Kekhawatiran mengenai banyaknya operator dalam satu jaringan rel dinilai dapat diatasi dengan teknologi modern pada sistem persinyalan dan manajemen perjalanan. Pola serupa disebut telah lama berjalan di sektor penerbangan, ketika banyak maskapai beroperasi dalam satu sistem lalu lintas udara terintegrasi.
Konflik geopolitik di Timur Tengah kembali menjadi pengingat bahwa ketergantungan energi merupakan kerentanan strategis bagi perekonomian nasional. Ketika harga minyak bergejolak, dampaknya cepat terasa hingga ke ruang fiskal negara. Karena itu, penguatan transportasi berbasis rel dipandang bukan sekadar pilihan infrastruktur, melainkan bagian dari strategi ketahanan energi agar Indonesia lebih tangguh menghadapi gejolak energi global di masa depan.
