Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR 1999–2024 menggelar silaturahmi dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu malam (15/3/2026). Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis bagi pemerintah untuk menghadapi dinamika ekonomi global dan situasi geopolitik yang kian kompleks.
Sejumlah tokoh hadir dalam pertemuan itu, antara lain Bambang Soesatyo, Sufmi Dasco, Anis Matta, Fahri Hamzah, Ahmad Basarah, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, Marzuki Alie, Lukman Hakim Saifuddin, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamia, Agus Hermanto, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Hajriyanto Y. Thohari, dan Achmad Dimyati Natakusumah. Menko Polkam Djamari Chaniago hadir didampingi Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI (Purn) Heri Wiranto. Anggota DPR Robert Kardinal juga turut hadir.
Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjelaskan, pembahasan menyoroti beberapa isu mendesak, mulai dari ruang fiskal negara, tata kelola komunikasi pemerintah, hingga peran Indonesia di kawasan Indo-Pasifik melalui penguatan kerja sama regional. Salah satu rekomendasi utama Forum Kebangsaan adalah perlunya pemerintah mempertimbangkan kenaikan batas defisit anggaran yang selama ini dijaga di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Bamsoet, dalam kondisi ekonomi global yang penuh tekanan, ruang fiskal yang lebih fleksibel dinilai penting agar pemerintah dapat merespons kebutuhan pembangunan dan perlindungan sosial secara lebih adaptif. Ia menyebut, ketentuan defisit maksimal 3 persen dari PDB selama ini berhasil menjadi pedoman disiplin fiskal dan menjaga stabilitas makroekonomi. Namun, dinamika pascapandemi, konflik geopolitik, serta perlambatan ekonomi dunia dinilai memerlukan pendekatan yang lebih elastis.
Forum Kebangsaan mencatat pertumbuhan ekonomi global pada 2025 berada di kisaran 3 persen, sementara tekanan inflasi dan suku bunga tinggi masih membayangi banyak negara. Di Indonesia, defisit APBN 2025 disebut sekitar 2,3 persen dari PDB, di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat, termasuk untuk infrastruktur, transisi energi, dan penguatan ketahanan pangan.
Bamsoet menekankan, jika ruang defisit diperluas secara terukur dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, pemerintah dinilai akan memiliki fleksibilitas lebih besar untuk mengakselerasi pembangunan. Ia juga menyinggung bahwa sejumlah negara G20 memiliki batas defisit lebih longgar, selama tetap menjaga kredibilitas fiskal.
Selain isu fiskal, Forum Kebangsaan juga menyoroti pentingnya penguatan sistem komunikasi pemerintah. Bamsoet menilai arus informasi di ruang publik berkembang sangat cepat, terutama melalui media sosial. Di sisi lain, pernyataan yang berbeda dari berbagai pejabat kerap menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah.
Forum menyebutkan lebih dari 212 juta penduduk Indonesia telah menggunakan internet dan sekitar 170 juta aktif di media sosial. Dalam kondisi tersebut, narasi kebijakan pemerintah dinilai perlu disampaikan secara konsisten dan kredibel agar tidak memicu spekulasi yang berpotensi menimbulkan kegaduhan.
Karena itu, Forum Kebangsaan mengusulkan peningkatan efektivitas juru bicara presiden yang dinilai memiliki kapasitas komunikasi publik kuat, mampu menjelaskan kebijakan secara terukur, serta menghadirkan ketenangan di tengah masyarakat. Menurut Bamsoet, komunikasi negara perlu satu suara, jelas, dan memberi kepastian.
Isu lain yang turut dibahas adalah dinamika geopolitik Indo-Pasifik yang dinilai semakin strategis. Bamsoet menyebut kawasan tersebut kini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global sekaligus arena persaingan pengaruh antar kekuatan besar dunia. Indo-Pasifik disebut menyumbang lebih dari 60 persen perdagangan global dan sekitar dua pertiga pertumbuhan ekonomi dunia.
Dalam konteks itu, Forum Kebangsaan menilai Indonesia perlu terus memainkan peran aktif menjaga stabilitas kawasan melalui kerja sama regional yang inklusif. Bamsoet menegaskan posisi Indonesia strategis sebagai salah satu motor diplomasi kawasan, termasuk dengan memperkuat peran ASEAN dan forum regional lainnya agar stabilitas Indo-Pasifik tetap terjaga dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta keamanan kawasan.
