JAKARTA — Forum Kebangsaan yang beranggotakan para pimpinan MPR dan DPR periode 1999–2024 menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Ahad (15/3/2026). Pertemuan itu membahas sejumlah gagasan strategis untuk memperkuat stabilitas nasional, mulai dari kebijakan fiskal, komunikasi pemerintah, hingga dinamika geopolitik Indo-Pasifik.
Anggota DPR RI sekaligus mantan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan forum menyoroti tantangan ekonomi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memiliki ruang kebijakan yang lebih adaptif, terutama dalam pengelolaan anggaran negara.
Salah satu isu yang dibahas adalah kemungkinan memberi fleksibilitas lebih besar terhadap batas defisit anggaran negara agar pemerintah dapat merespons kebutuhan pembangunan dan perlindungan sosial secara lebih efektif.
“Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, ruang fiskal yang lebih fleksibel perlu dipertimbangkan agar pemerintah memiliki kemampuan merespons berbagai kebutuhan pembangunan secara cepat dan tepat,” ujar Bambang Soesatyo.
Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai pimpinan MPR dan DPR, antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Anis Matta, Fahri Hamzah, Ahmad Basarah, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto, Marzuki Alie, Lukman Hakim Saifuddin, Melani Leimena Suharli, Priyo Budi Santoso, Setya Novanto, Hajriyanto Y. Thohari, serta Achmad Dimyati Natakusumah.
Turut hadir Menko Polkam Djamari Chaniago, Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Heri Wiranto, serta Anggota DPR RI Robert Kardinal.
Bambang Soesatyo menjelaskan, batas defisit APBN maksimal tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama ini menjadi instrumen disiplin fiskal yang dinilai efektif menjaga stabilitas ekonomi. Namun, ia menilai perkembangan global pascapandemi, konflik geopolitik, serta perlambatan ekonomi dunia menuntut pendekatan kebijakan yang lebih elastis.
Ia juga menyinggung data pertumbuhan ekonomi global 2025 yang berada di kisaran tiga persen, sementara tekanan inflasi dan tingginya suku bunga masih menjadi tantangan bagi banyak negara. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan pembangunan di Indonesia disebut terus meningkat, termasuk untuk pembangunan infrastruktur, transisi energi, serta penguatan ketahanan pangan nasional.
“Jika ruang defisit diperluas secara terukur dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian fiskal, pemerintah akan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengakselerasi pembangunan. Banyak negara G20 memiliki batas defisit yang lebih longgar selama tetap menjaga kredibilitas fiskalnya,” kata Bambang Soesatyo.
Selain isu fiskal, Forum Kebangsaan juga menyoroti pentingnya penguatan sistem komunikasi pemerintah di tengah derasnya arus informasi di ruang publik. Menurut Bambang Soesatyo, perkembangan media sosial membuat penyebaran informasi berlangsung sangat cepat, sehingga dibutuhkan komunikasi pemerintah yang lebih terkoordinasi dan konsisten.
Ia menyebut lebih dari 212 juta penduduk Indonesia telah terhubung dengan internet dan sekitar 170 juta di antaranya aktif menggunakan media sosial. Dalam kondisi tersebut, kejelasan narasi kebijakan pemerintah dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik.
“Forum Kebangsaan mengusulkan agar efektivitas juru bicara presiden diperkuat, sehingga mampu menjelaskan kebijakan secara jelas, konsisten, dan menenangkan masyarakat. Komunikasi negara harus satu suara agar tidak menimbulkan kebingungan publik,” ujarnya.
Dalam diskusi yang sama, para peserta juga membahas dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik yang dinilai semakin strategis bagi perekonomian dunia. Kawasan itu disebut menyumbang lebih dari 60 persen perdagangan global serta sekitar dua pertiga pertumbuhan ekonomi dunia.
Bambang Soesatyo menilai Indonesia memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas kawasan melalui peran aktif di berbagai forum regional, termasuk penguatan kerja sama di Asia Tenggara.
“Indonesia memiliki peran strategis sebagai salah satu motor diplomasi kawasan. Dengan memperkuat kerja sama regional yang inklusif, stabilitas Indo-Pasifik dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi serta keamanan kawasan,” kata dia.
