Eskalasi perang antara Amerika Serikat dan Iran dinilai berpotensi memicu guncangan ekonomi global apabila konflik berlangsung berkepanjangan dan mengganggu distribusi minyak melalui Selat Hormuz. Jalur tersebut disebut menjadi salah satu titik paling vital dalam perdagangan energi dunia.

Pengamat ekonomi Dr. Noviardi Ferzi dalam analisis bertajuk Geo Politik Ekonomi Global bagi Rumah Tangga Indonesia pada Senin, 2 Maret 2026, menyatakan Selat Hormuz mengangkut sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Menurutnya, jika distribusi terganggu, harga minyak mentah global dapat melonjak ke kisaran US$100–150 per barel.

Ia memperkirakan, ketika harga minyak menembus level tinggi—misalnya di atas US$120 per barel—dampaknya tidak hanya bersifat psikologis. “Kalau minyak tembus US$120 per barel, efeknya bukan hanya psikologis. Inflasi global bisa terdorong naik 0,6 sampai 1,2 persen dan pertumbuhan ekonomi dunia berpotensi terpangkas 0,5 hingga 1 persen,” ujarnya.

Noviardi menilai lonjakan harga energi berpotensi menekan rantai pasok global, melemahkan permintaan, dan memicu kepanikan di pasar keuangan. Ia menyebut indeks volatilitas global bisa melonjak, investor cenderung beralih ke dolar AS dan emas, sementara pasar saham negara berkembang rentan mengalami koreksi dalam.

Bagi Indonesia, ia menilai dampaknya dapat terasa cepat terutama pada harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, formula harga BBM nasional yang mengacu pada Indonesian Crude Price (ICP) dan nilai tukar rupiah membuat harga domestik sensitif terhadap lonjakan harga global.

“Jika harga minyak bertahan di atas US$120 dan rupiah melemah ke Rp17.000 per dolar AS, maka Pertalite berpotensi naik Rp1.500 sampai Rp2.000 per liter, atau sekitar 15–25 persen,” kata Noviardi.

Ia menambahkan, kenaikan harga BBM berpotensi memicu tekanan pada APBN. Pemerintah disebut mungkin perlu menambah subsidi energi hingga Rp100–200 triliun untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi, meski pemerintah menyatakan anggaran masih cukup hingga akhir 2026.

Menurut Noviardi, dampak terbesar dapat terasa pada sektor pangan karena biaya logistik menyumbang sekitar 20–30 persen dari harga akhir komoditas. Ia memperkirakan kenaikan BBM dapat mendorong kenaikan harga sejumlah bahan pokok.

“Kalau BBM naik, beras medium yang sekarang di kisaran Rp14.000 per kilogram bisa naik 5–10 persen. Cabai bisa melonjak 10–15 persen, sayuran 8–12 persen. Komoditas impor seperti gula dan kedelai bahkan bisa naik 10–20 persen karena rupiah tertekan,” ujarnya.

Ia memperkirakan tekanan tersebut dapat menambah 0,5–1 persen inflasi volatile food, sehingga inflasi tahunan berpotensi bergerak ke 4–5 persen secara year-on-year.

Terkait respons kebijakan, Noviardi menilai pemerintah kemungkinan memperluas bantuan langsung tunai (BLT) BBM, subsidi silang LPG, operasi pasar, serta percepatan impor beras 2–3 juta ton guna menjaga pasokan. Namun dari sisi moneter, tekanan inflasi dan pelemahan rupiah disebut dapat mendorong Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 25–100 basis poin untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar.

“Kenaikan suku bunga memang perlu untuk meredam inflasi inti di kisaran 3,5–4,5 persen, tetapi konsekuensinya adalah kredit melambat dan daya beli masyarakat makin tertekan,” ujarnya.

Noviardi mengingatkan kelompok rumah tangga miskin dan rentan berpotensi menjadi pihak paling terdampak. Ia memperkirakan daya beli mereka dapat turun 5–12 persen akibat kombinasi kenaikan harga energi dan pangan.

Secara global, ia memperkirakan peluang ekonomi yang hilang akibat konflik berkepanjangan bisa mencapai US$2–3 triliun. Negara-negara pengimpor energi seperti China, India, dan Indonesia disebut berisiko menghadapi tekanan defisit perdagangan yang melebar.

Ia juga menilai Iran dapat kehilangan pendapatan minyak hingga ratusan miliar dolar dan menghadapi inflasi ekstrem, sementara negara di kawasan konflik berisiko mengalami kontraksi ekonomi kuartalan. Noviardi menekankan stabilitas geopolitik menjadi faktor kunci untuk menjaga pemulihan ekonomi global yang dinilainya masih rapuh.

“Ekonomi dunia saat ini belum sepenuhnya pulih dari tekanan pandemi dan perlambatan global. Konflik energi skala besar akan menjadi ujian serius bagi stabilitas fiskal, moneter, dan sosial di banyak negara, termasuk Indonesia,” pungkasnya.