Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menyesuaikan produksi nikel pada 2026 menjadi sekitar 250–260 juta ton. Angka itu turun dibanding target produksi dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) 2025 yang mencapai 379 juta ton.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas produksi smelter. “Nikel kami sesuaikan dengan kapasitas produksi dari smelter, kemungkinan sekitar 250–260 (juta ton),” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.
Tri menyampaikan keyakinannya bahwa pemangkasan produksi nikel dalam negeri dapat mendorong kenaikan harga komoditas nikel di pasar global. Menurut dia, harga nikel saat ini sudah berada di atas 17 ribu dolar AS per dry metric ton (dmt), meningkat dibanding rata-rata 2025 yang berada di kisaran 14 ribu dolar AS per dmt.
Dalam kesempatan yang sama, Tri juga menyebut RKAB 2026 milik PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) akan terbit pada malam hari, Rabu (14/1). “Ini udah mau, sebentar lagi. Malam ini Insya Allah dapat persetujuan,” kata Tri.
Ia menjelaskan RKAB Vale berakhir pada 2025 dan masih dalam tahap pengajuan, sehingga perusahaan tersebut tidak dapat memperoleh relaksasi produksi sebesar 25 persen hingga 31 Maret 2026. Tri menegaskan RKAB 2026 yang akan diterima Vale berlaku selama satu tahun karena merupakan pengajuan RKAB baru khusus untuk tahun tersebut.
Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menyampaikan rencana pemangkasan produksi nikel sebagai upaya menjaga harga komoditas pada level global. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga meminta industri besar untuk membeli bijih nikel dari pengusaha tambang. “Jangan ada monopoli. Kami ingin investor kuat, tetapi pengusaha daerah juga kuat. Supaya ada kolaborasi,” ujarnya.
