Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno menyatakan masih ada sekitar 300 perusahaan batu bara yang belum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk tahun 2026.

"Batubara masih ada 300-an perusahaan yang belum mengajukan RKAB, nikel belum, saya tidak mengecek angkanya," kata Tri saat ditemui di Kawasan Senayan, Sabtu (24/1/2026).

Tri menjelaskan, pengajuan RKAB untuk tahun 2026 kini mengadopsi sistem digital melalui aplikasi MinerbaOne. Sistem informasi yang dibangun Ditjen Minerba tersebut ditujukan untuk mempercepat proses verifikasi sekaligus memastikan seluruh tahapan terdokumentasi secara digital.

Dalam mekanisme baru ini, perusahaan akan melewati tiga tahap evaluasi, dengan kesempatan melakukan perbaikan pada setiap tahap. Tri menambahkan, apabila permohonan sudah dinyatakan lengkap namun belum memperoleh persetujuan atau penolakan setelah delapan hari kerja, sistem akan menerbitkan persetujuan RKAB secara otomatis.

Selain percepatan administrasi, Tri menyebut sistem ini juga diharapkan meningkatkan transparansi bagi perusahaan. Transformasi tersebut ditujukan untuk memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap proses perizinan yang dinilai lebih objektif dan terukur.

"Iya memang (pengajuan) lewat MinerbaOne, aplikasi. Memang ada beberapa mandatory, kayak reklamasi, piutang, seperti itu," ujarnya.

Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah memangkas target produksi batu bara nasional. Dari semula 790 juta ton pada 2025, target produksi untuk 2026 ditetapkan menjadi 600 juta ton.