Ekonomi Iran dilaporkan berada dalam kondisi paling rapuh dalam satu dekade terakhir. Sejumlah laporan media internasional pada akhir 2025 hingga awal 2026 menggambarkan perekonomian negara itu semakin terpuruk akibat kombinasi sanksi internasional, pelemahan mata uang, lonjakan inflasi, serta pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan.
Tekanan tersebut dinilai tidak sekadar bersifat jangka pendek. Situasi yang terjadi mencerminkan persoalan struktural yang menggerus daya beli masyarakat dan memengaruhi stabilitas sosial secara lebih luas.
Salah satu indikator utama terlihat dari inflasi yang terus meningkat. Berdasarkan data Dana Moneter Internasional (IMF) per 12 Januari 2025, inflasi Iran pada 2025 rata-rata mencapai 42%, naik dibandingkan 33% pada tahun sebelumnya. Kenaikan harga paling tajam terjadi pada sektor pangan, dengan inflasi bahan makanan dilaporkan menembus 72% secara tahunan pada Desember 2025.
Pelemahan nilai tukar juga memperparah situasi. Pada Desember 2025, nilai tukar Rial disebut menyentuh sekitar 1,42 juta per dolar AS, terdepresiasi lebih dari 50% dalam enam bulan. Sepanjang 2025, pelemahan Rial tercatat mendekati 45%, memicu lonjakan harga barang impor dan menambah tekanan inflasi di dalam negeri.
Laporan media juga mencatat lonjakan harga kebutuhan pokok yang drastis. Harga susu disebut naik hingga enam kali lipat dalam setahun, sementara sejumlah barang kebutuhan lainnya dilaporkan mengalami kenaikan lebih dari sepuluh kali lipat.
Di sisi pertumbuhan, ekonomi Iran digambarkan nyaris stagnan. Rata-rata pertumbuhan hanya sekitar 1% dalam dua dekade terakhir, dinilai belum cukup untuk menyerap tenaga kerja baru maupun mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Dari aspek fiskal, ruang gerak pemerintah ikut tertekan oleh harga minyak global yang relatif rendah. Sepanjang 2025, harga minyak Brent berada di kisaran US$60 per barel, sementara Iran disebut membutuhkan sekitar US$165 per barel untuk menyeimbangkan anggaran negara. Ketimpangan ini membuat tekanan anggaran semakin berat.
Sanksi Amerika Serikat dan sekutunya disebut menjadi faktor kunci yang memperdalam krisis. Embargo minyak membatasi ekspor minyak mentah yang selama ini menjadi sumber utama devisa. Untuk mempertahankan pemasukan, Iran dilaporkan menjual minyak ke China dengan diskon besar melalui jalur tidak resmi, sehingga penerimaan negara ikut tergerus.
Di sektor keuangan, pembatasan akses ke sistem pembayaran global membuat Iran semakin terisolasi dari arus modal internasional. Investasi asing dilaporkan nyaris berhenti, sementara transfer teknologi dari luar negeri terhambat, yang pada akhirnya menekan sektor industri dan memperlambat modernisasi ekonomi.
Tekanan disebut meningkat setelah sanksi internasional yang sempat dilonggarkan pasca-kesepakatan nuklir 2015 kembali diberlakukan penuh pada September 2025. Kombinasi embargo energi, isolasi keuangan, dan ketidakpastian politik dinilai membuat kepercayaan terhadap perekonomian Iran terus menurun, baik di dalam negeri maupun di mata pihak luar.
Krisis yang terjadi disebut bersifat multidimensi. Selain sanksi yang membatasi devisa dan menekan nilai tukar, sejumlah persoalan domestik—seperti sistem kurs berlapis, lemahnya tata kelola, serta dugaan korupsi—dinilai memperburuk ketidakstabilan. Faktor eksternal lain, termasuk harga minyak global yang rendah dan tekanan lingkungan seperti kekeringan yang meningkatkan ketergantungan pada impor pangan, turut memperberat kondisi.
Dampak sosialnya terlihat dari gelombang protes masyarakat yang awalnya dipicu lonjakan harga kebutuhan pokok, lalu berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih luas. Secara keseluruhan, kombinasi inflasi tinggi, mata uang yang melemah, dan daya beli yang menurun menciptakan tekanan besar sekaligus krisis kepercayaan yang mendalam terhadap kondisi ekonomi Iran.
