Jakarta — Kinerja ekonomi dan keuangan syariah Indonesia sepanjang 2024 disebut terus bergerak dalam tren positif, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan terlihat pada sektor unggulan halal value chain (HVC), intermediasi perbankan syariah, hingga peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah.
Sektor HVC dilaporkan terus tumbuh dan menopang lebih dari 25% perekonomian nasional. Pertumbuhan itu didorong oleh kinerja sektor makanan-minuman halal dan fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, serta pertanian.
Dari sisi industri keuangan, pembiayaan perbankan syariah mencatat pertumbuhan 9,87% (year-on-year/yoy) pada Desember 2024. Sementara itu, kinerja keuangan sosial syariah pada 2024 tumbuh 4,7% (yoy). Bank Indonesia (BI) juga mencatat peningkatan Indeks Literasi Eksyar 2024 menjadi 42,84%, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 28,01%.
Gambaran capaian tersebut merupakan intisari Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (KEKSI) 2024 yang diluncurkan pada 21 Februari 2025. Peluncuran KEKSI dirangkaikan dengan kick off Bulan Pembiayaan Syariah serta seminar nasional Sharia Economic and Financial Outlook (ShEFO) 2025 bertema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional”.
Dalam siaran pers BI yang diterima pada 23 Februari 2025, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyampaikan komitmen BI untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui bauran kebijakan. Pada 2025, kebijakan ekonomi dan keuangan syariah disebut akan ditempuh sejalan dengan dukungan BI pada Asta Cita.
BI menyiapkan penguatan operasi moneter syariah, termasuk dari sisi instrumen, pelaku pasar, dan regulasi untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang dan pasar valas syariah (PUVA). Langkah itu disebut selaras dengan penerbitan Blueprint Pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valas (BPPU) 2030 yang juga mencakup pengembangan pasar uang syariah.
Selain itu, BI menjaga ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) bank umum syariah untuk mendorong peningkatan likuiditas perbankan syariah, masing-masing sebesar 7,5% dan 3,5%. Angka itu lebih longgar dibandingkan ketentuan pada bank umum konvensional sebesar 9% dan 5%. Perbankan syariah juga disebut memperoleh manfaat dari instrumen Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Destry juga menyampaikan harapan agar program penguatan ekosistem HVC melalui pendampingan, pemberdayaan, dan peningkatan literasi produk halal dapat mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, serta pengembangan industri kreatif, sejalan dengan dukungan terhadap Asta Cita.
Sejalan dengan itu, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan capaian positif ekonomi dan keuangan syariah perlu terus dilanjutkan di tengah tantangan dan ketidakpastian pada 2025. Menurutnya, ekonomi nasional yang diprakirakan tetap tumbuh serta implementasi program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan tiga juta perumahan dapat menjadi peluang bagi lembaga jasa keuangan syariah untuk meningkatkan kontribusi pada perekonomian domestik.
Untuk mengakselerasi pertumbuhan industri perbankan syariah, OJK pada 2025 mengarahkan kebijakan pada lima aspek. Pertama, konsolidasi bank syariah dan penguatan unit usaha syariah (UUS) dengan mendukung proses spin-off agar terbentuk bank umum syariah berkapasitas besar dan memperbaiki struktur industri. Kedua, finalisasi pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) untuk memperkuat tata kelola syariah dan mempercepat pertumbuhan industri. Ketiga, penyusunan pedoman produk perbankan syariah serta pengembangan produk dengan kekhususan syariah (sharia-based products). Keempat, penguatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah. Kelima, peningkatan peran perbankan syariah di sektor UMKM melalui peningkatan akses dan pendampingan bagi usaha mikro dan kecil (UMK) yang unbankable.
Pada momentum yang sama, Kick Off Bulan Pembiayaan Syariah 2025 menandai dimulainya kolaborasi mitra ekonomi dan keuangan syariah nasional untuk mendorong linkage pembiayaan syariah, baik komersial maupun sosial. Program ini difokuskan pada penguatan skema pembiayaan syariah inovatif yang mengintegrasikan aspek komersial-sosial berbasis wakaf, seperti Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) serta pembiayaan perumahan di atas tanah wakaf untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui skema Sukuk Linked Wakaf (SLW).
Rangkaian kegiatan Bulan Pembiayaan Syariah meliputi forum sinergi lintas kementerian/lembaga dan industri jasa keuangan syariah, talkshow produk pembiayaan syariah, kampanye produk keuangan syariah oleh institusi jasa keuangan, business matching pembiayaan syariah, penjualan produk halal bagi pelaku usaha syariah, serta kesepakatan bisnis dan pembiayaan. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung hingga pelaksanaan 12th Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) pada Oktober 2025.
Dalam kesempatan tersebut, BI juga meluncurkan KEKSI 2024 yang memuat capaian dan strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sepanjang 2024, serta prospek dan arah kebijakan BI pada 2025. Buku KEKSI 2024 disebut dapat diunduh dalam format digital melalui situs BI.
Berbagai agenda ekonomi dan keuangan syariah itu merupakan kolaborasi BI bersama OJK, Kementerian Keuangan, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), serta pemangku kepentingan lainnya.
Sumber: infopublik.id
