Tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan mandeknya transmisi kebijakan moneter ke sektor riil dinilai tidak bisa ditangani secara terpisah. Kedua isu tersebut, bersama persoalan terkait lainnya, dianggap saling terkait dan membutuhkan penanganan yang terkoordinasi.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai tiga isu itu merupakan satu paket persoalan tata kelola risiko yang memerlukan respons bersama antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah. Menurutnya, pemerintah perlu menurunkan premi risiko melalui disiplin fiskal, kepastian proses kelembagaan, serta penjadwalan kebutuhan valuta asing (valas) korporasi besar agar permintaan dolar tidak melonjak dan menekan pasar obligasi.
Di sisi lain, Syafruddin menilai BI perlu menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi yang terukur, sembari memastikan kebijakan moneter benar-benar tersalurkan ke sektor riil. Ia menekankan pentingnya penurunan biaya dana perbankan serta pengurangan porsi suku bunga khusus (special rate) agar transmisi kebijakan berjalan lebih efektif.
Selain itu, ia menilai insentif likuiditas yang diberikan kepada perbankan perlu diikat langsung pada realisasi penyaluran kredit produktif, terutama kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah tersebut dinilai penting untuk mendorong pemulihan kredit di tengah ketidakpastian ekonomi.
