Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menilai wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah sebagai langkah penghematan perlu dilihat sebagai sinyal moral kepemimpinan di tengah ketidakpastian global. Ia menyebut, ketika masyarakat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban.
“Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban,” ujar Ali Ahmad, dikutip dari laman DPR, Selasa, 17 Maret 2026.
Ali menjelaskan, pemotongan gaji menteri maupun anggota DPR memiliki nilai simbolik yang kuat sebagai bentuk empati dan solidaritas. Namun, ia menilai kontribusi kebijakan tersebut terhadap anggaran negara relatif kecil, sehingga langkah itu tidak semestinya diposisikan sebagai satu-satunya instrumen kebijakan ekonomi.
Ia juga mengingatkan bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi memengaruhi harga energi global, rantai pasok internasional, serta stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia. Karena itu, ia mendorong agar wacana penghematan diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional.
“Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran,” kata politisi Fraksi PKB tersebut.
Menurut Ali, apabila kebijakan pemotongan gaji pejabat benar-benar diterapkan, langkah itu dapat menjadi contoh kepemimpinan yang memberi teladan kepada publik, bukan sekadar kebijakan administratif.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa prioritas utama adalah memastikan anggaran negara tetap mampu melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi global, terutama kelompok rentan, UMKM, dan sektor produktif. Ia juga menekankan pentingnya transparansi komunikasi kepada publik bila kebijakan tersebut dijalankan, agar dipahami sebagai simbol kebersamaan nasional dalam menghadapi krisis.
“Situasi global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi dalam pengelolaan anggaran negara, memperkuat efisiensi birokrasi, memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi rakyat, dan memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan,” ujarnya.
