Dinas Kesehatan (Dinkes) Bondowoso mendorong transformasi pengelolaan keuangan seluruh Puskesmas agar lebih lincah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan ini dilakukan melalui penerapan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Kepala Dinkes Bondowoso, Mohammad Jasin, menegaskan penguatan tata kelola keuangan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan menjadi fondasi peningkatan kualitas layanan. Dengan manajemen yang lebih sehat, Puskesmas diharapkan dapat bergerak cepat memenuhi kebutuhan obat, alat kesehatan, hingga operasional pelayanan harian tanpa terhambat prosedur panjang saat menghadapi kebutuhan mendesak.

“Kalau pengelolaan keuangan baik, pelayanan otomatis ikut baik. Kita ingin Puskesmas tidak hanya sehat secara layanan, tetapi juga sehat secara manajemen dan kinerja,” ujar Jasin.

Dalam rangka mempercepat kesiapan, sebanyak 25 Puskesmas dengan 26 pejabat pengelola BLUD mengikuti pelatihan intensif yang difokuskan pada praktik pengelolaan keuangan berbasis aplikasi. Peserta diminta langsung menerapkan proses pengelolaan keuangan melalui aplikasi BLUD, termasuk penyusunan laporan sesuai regulasi untuk menjaga akuntabilitas.

Pemerintah daerah menargetkan seluruh Puskesmas sudah menjalankan sistem BLUD secara penuh pada 2026, setelah tahap perencanaan sepanjang 2025. Target terdekat, sistem tersebut diharapkan mulai berjalan pada Maret.

Jasin menegaskan penerapan BLUD tidak berarti Puskesmas dilepas mandiri tanpa dukungan pemerintah daerah. Ia menyebut, berbeda dengan BUMD yang berorientasi bisnis, Puskesmas tetap bisa memperoleh bantuan dari APBD, terutama bagi fasilitas yang kapasitasnya masih terbatas.

“Yang belum mampu tetap kita dukung, misalnya tambahan obat atau kebutuhan layanan lainnya. Prinsipnya pelayanan tidak boleh terganggu,” jelasnya.

Meski demikian, Dinkes mengakui masih ada tantangan dalam penerapan BLUD, terutama terkait kesiapan perangkat teknis dan kualitas sumber daya manusia.