Pemerintah tengah mengarahkan transformasi ekonomi pada penguatan struktur industri yang lebih terintegrasi dengan mengoptimalkan sumber daya alam di dalam negeri. Arah kebijakan itu ditandai dengan pergeseran dari ekspor bahan mentah menuju pengolahan bernilai tambah melalui program hilirisasi yang dijalankan secara bertahap dan sistematis.
Dalam agenda tersebut, Badan Pengelola Investasi Danantara diposisikan sebagai instrumen utama untuk mengelola modal sekaligus menggerakkan sektor-sektor industri prioritas. Keberadaan Danantara diharapkan menjadi penghubung masuknya investasi global yang berkelanjutan ke dalam ekosistem ekonomi nasional.
Peran Danantara juga disorot dalam kunjungan kenegaraan Presiden ke Amerika Serikat. Dalam forum bisnis US Chamber of Commerce di Washington D.C., Presiden menyampaikan bahwa Indonesia dipandang sebagai destinasi investasi yang kompetitif dan stabil. Komitmen itu turut diperkuat dengan penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang disebut memberi kepastian hukum dan memperluas akses pasar bagi kedua negara.
Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat sebagai CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, menyatakan kesepakatan ART membuka peluang transaksi strategis di berbagai sektor, mulai dari penerbangan hingga ketahanan energi. Dalam konteks ini, Danantara ditugaskan memastikan investasi yang masuk tidak berhenti pada capaian angka, melainkan mendorong nilai tambah bagi ekonomi domestik, termasuk melalui transfer teknologi dan penguatan infrastruktur industri.
Fokus pemerintah saat ini adalah mereplikasi capaian hilirisasi nikel ke komoditas strategis lain, terutama bauksit. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyebut pelarangan ekspor bijih nikel sejak 2020 telah meningkatkan nilai ekspor produk turunannya hingga sepuluh kali lipat dalam waktu singkat. Kebijakan tersebut dijadikan rujukan untuk pengelolaan bauksit, mengingat Indonesia memiliki cadangan besar secara global dan dipandang perlu membangun industri aluminium nasional.
Melalui Danantara dan MIND ID, pemerintah menyiapkan peta jalan untuk mengintegrasikan rantai pasok bauksit–alumina–aluminium. Salah satu langkah yang disebut menjadi bukti adalah pembangunan fasilitas Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan impor alumina serta memperkuat basis produksi aluminium di dalam negeri. Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menyatakan proyek-proyek tersebut merupakan kontribusi untuk memperkuat kedaulatan negara di sektor mineral.
Dalam paparan yang sama, hilirisasi bauksit disebut memiliki dampak ekonomi besar. Pengolahan bijih bauksit menjadi aluminium dinilai dapat meningkatkan nilai tambah hingga 70 kali lipat, yang berpotensi mendorong Produk Domestik Bruto (PDB), penerimaan negara, dan cadangan devisa, sekaligus memperkuat pasokan bahan baku bagi industri manufaktur serta memperluas lapangan kerja.
Di luar mineral konvensional, Danantara juga mulai dikaitkan dengan pengembangan unsur tanah jarang atau rare earth elements (REE). Disebutkan adanya kolaborasi strategis dengan mitra internasional seperti New Energy Metals Holdings Ltd untuk mengevaluasi potensi rantai pasok global yang mencakup sumber daya niobium dan REE, yang dipandang penting bagi teknologi masa depan, mulai dari kendaraan listrik, energi terbarukan, hingga industri pertahanan.
Kepala Badan Industri Mineral, Brian Yuliarto, menilai kemitraan semacam itu mencerminkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap kapasitas industri Indonesia. Dengan melibatkan Danantara sebagai platform pembiayaan dan partisipasi investasi, Indonesia menargetkan pembangunan pusat pemrosesan hilir yang kompetitif di pasar mineral kritis global. Agenda ini disebut sejalan dengan misi Presiden untuk menjadikan Danantara motor penggerak inisiasi proyek hilirisasi baru setiap tahun, termasuk proyek inovatif seperti pengolahan sampah menjadi energi.
Presiden juga menegaskan kepada investor global bahwa fundamental ekonomi Indonesia dinilai sehat, dengan pertumbuhan stabil, inflasi terkendali, dan disiplin fiskal terjaga. Dengan menggabungkan sumber daya alam, stabilitas politik, dan visi industrialisasi, pemerintah memosisikan Indonesia sebagai bagian penting dalam rantai pasok global, dengan hilirisasi—yang didukung Danantara—sebagai salah satu tumpuan kebijakan.
