Pengaruh BRICS—kelompok yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan—kian menonjol dalam percaturan ekonomi dunia. BRICS tidak lagi dipandang sekadar forum negara berkembang, melainkan mulai berperan sebagai blok ekonomi besar yang membawa agenda reformasi tata ekonomi global, termasuk dorongan dedolarisasi, penguatan New Development Bank (NDB), serta wacana perluasan keanggotaan.
Dinamika ini memunculkan pertanyaan tentang posisi Indonesia di tengah perubahan tersebut: apakah hanya menjadi penonton, atau mampu mengambil peran strategis tanpa terseret rivalitas kekuatan besar.
Dalam laporan 2024, Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa kontribusi BRICS terhadap pertumbuhan ekonomi global telah melampaui G7. Pernyataan ini menegaskan bahwa pergeseran pusat gravitasi ekonomi dunia sedang berlangsung, sekaligus memperbesar perhatian terhadap langkah-langkah BRICS yang dinilai menantang dominasi Barat.
Kebangkitan BRICS juga membawa narasi reformasi sistem ekonomi internasional yang dianggap terlalu dipengaruhi Amerika Serikat dan sekutunya. Upaya dedolarisasi menjadi salah satu simbol untuk mengurangi dominasi dolar dalam perdagangan global. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pernah menyatakan bahwa BRICS hadir untuk menghadirkan keseimbangan dalam tatanan global yang dinilai bias terhadap kepentingan Barat. Bagi sejumlah negara berkembang, pesan ini menarik karena sejalan dengan kritik bahwa sistem global saat ini belum sepenuhnya adil.
Namun, menguatnya BRICS juga memunculkan risiko fragmentasi ekonomi jika persaingan antara blok Barat dan BRICS semakin mengeras. Negara seperti Indonesia, yang menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, menghadapi tantangan untuk menjaga ruang manuver agar tidak terseret dalam polarisasi geopolitik yang dapat berdampak pada ekonomi.
Di sisi peluang, Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan Tiongkok dan India, terutama dalam perdagangan dan investasi. BRICS juga menawarkan opsi pendanaan alternatif melalui NDB, yang dinilai lebih fleksibel dibanding sejumlah lembaga pendanaan Barat. Selain itu, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) pernah menyebut Indonesia berpotensi menjadi pusat produksi regional jika mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dan regulasi investasi.
Pasar negara-negara BRICS juga dinilai besar bagi Indonesia. India dan Tiongkok menjadi tujuan penting bagi ekspor sejumlah komoditas dan produk manufaktur. Dalam konteks ini, penguatan hilirisasi industri dipandang dapat memperbesar peluang Indonesia terlibat lebih kuat dalam rantai pasok yang berkembang seiring meningkatnya pengaruh BRICS.
Meski demikian, tantangan yang dihadapi tidak sederhana. Struktur dan kepentingan internal BRICS beragam, termasuk perbedaan kepentingan antara Tiongkok dan India, sementara Rusia menghadapi tekanan geopolitik dari Barat. Ekonom INDEF Bhima Yudhistira mengingatkan bahwa Indonesia perlu berhitung cermat karena BRICS bukan tanpa risiko politik dan ekonomi. Keterlibatan yang terlalu dalam juga dinilai dapat memicu gesekan dengan mitra strategis Indonesia seperti Amerika Serikat dan Jepang.
Di dalam negeri, persoalan investasi dan daya saing masih menjadi pekerjaan rumah. Regulasi investasi yang berubah-ubah, birokrasi yang lamban, serta kesiapan industri disebut sebagai hambatan yang perlu dibenahi. Di saat yang sama, negara pesaing seperti Vietnam dan Malaysia dinilai bergerak lebih cepat dalam menarik investor, baik yang berorientasi ke pasar Barat maupun yang melihat peluang dari penguatan BRICS.
Dalam situasi rivalitas dua blok besar, prinsip politik luar negeri bebas aktif kembali diuji. Kementerian Luar Negeri RI berulang kali menyatakan Indonesia tidak ingin menjadi bagian dari rivalitas kekuatan besar mana pun. Sikap ini menjadi penting mengingat Indonesia memiliki hubungan strategis dengan Amerika Serikat, sekaligus menjalin hubungan dagang yang kuat dengan Tiongkok di kawasan Asia Tenggara.
Sebagai anggota G20 dan salah satu pemimpin di ASEAN, Indonesia juga memiliki ruang untuk mendorong kerja sama yang lebih inklusif. Dalam berbagai forum internasional, Indonesia konsisten menyerukan tatanan ekonomi global yang lebih adil dan tidak diskriminatif, terutama bagi negara berkembang.
Sejumlah pandangan dalam laporan juga menekankan bahwa arah masa depan Indonesia tidak semata ditentukan oleh keputusan masuk atau tidak ke BRICS, melainkan oleh kemampuan memperkuat fondasi ekonomi domestik. Hilirisasi industri, diversifikasi ekspor, serta pengurangan ketergantungan pada satu pasar menjadi agenda yang berulang disebut penting dalam menghadapi ketidakpastian global.
McKinsey Global Institute menyebut Indonesia membutuhkan setidaknya 9 juta talenta digital hingga 2030 untuk mengikuti transformasi ekonomi global. Tanpa tenaga kerja yang kompetitif, Indonesia dikhawatirkan kesulitan bersaing di tengah perubahan yang terjadi, baik dengan negara-negara BRICS maupun G7. Penguatan UMKM, ekonomi digital, dan inovasi juga dipandang sebagai kunci agar ekonomi nasional lebih tahan terhadap guncangan global.
Pada akhirnya, menguatnya BRICS dipandang bukan semata tantangan geopolitik, tetapi juga peluang ekonomi. Penentunya adalah kemampuan Indonesia membaca arah perubahan global, menjaga keseimbangan diplomasi, serta mempercepat reformasi ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat memanfaatkan momentum dalam tatanan ekonomi dunia yang semakin multipolar.
