PT BPR Kendali Artha (Perseroda), bank milik Pemerintah Kabupaten Kendal, menyatakan optimistis menjaga pertumbuhan berkelanjutan di tengah persaingan industri perbankan daerah serta tuntutan penguatan tata kelola dan keuangan berkelanjutan. Optimisme tersebut didasarkan pada strategi yang menitikberatkan pembiayaan sektor produktif masyarakat, penguatan permodalan, serta transformasi operasional berbasis digital.
Direktur Utama PT BPR Kendali Artha (Perseroda) Ashari menegaskan bahwa peran bank daerah tidak hanya mengejar kinerja finansial, tetapi juga mendorong ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. “Visi PT BPR Kendali Artha (Perseroda) adalah menjadi bank milik pemerintah daerah yang sehat, kontributif, tangguh, dan berdaya dalam mendukung usaha mikro masyarakat. Kami memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan dengan dukungan teknologi yang andal, serta berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah,” ujarnya dalam wawancara penjurian TOP BUMD Awards 2026 yang digelar secara daring pada Senin (23/02/2026).
Dari sisi keuangan, BPR Kendali Artha melaporkan permodalan dan likuiditas yang terjaga. Per Desember 2025, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) tercatat 20,39 persen, berada di atas ketentuan minimum regulator. Struktur permodalan juga didominasi modal inti dengan rasio 98,39 persen.
Likuiditas bank disebut berada pada level memadai, tercermin dari cash ratio 28,05 persen dan Loan to Deposit Ratio (LDR) 91,09 persen. Ashari menyampaikan kehati-hatian dan pengelolaan risiko menjadi pijakan utama untuk menjaga stabilitas kinerja. “Sebagai bank daerah yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, kami memastikan rasio permodalan dan likuiditas tetap terjaga. Permodalan kami kuat, likuiditas sangat memadai, dan fungsi intermediasi berjalan optimal untuk mendukung sektor riil, khususnya UMKM,” katanya.
Di sisi profitabilitas, kinerja bank disebut menunjukkan tren pemulihan. Return on Assets (ROA) tercatat positif, sementara Net Interest Margin (NIM) berada pada level dua digit.
UMKM tetap menjadi penggerak utama bisnis bank. Sekitar 95 persen portofolio kredit disalurkan kepada pelaku UMKM, terutama pada sektor pertanian, perdagangan kecil, dan pengrajin. Hingga Desember 2025, kredit yang diberikan mencapai sekitar Rp124 miliar. Dalam rencana bisnis 2026, penyaluran kredit ditargetkan meningkat menjadi sekitar Rp132,87 miliar atau tumbuh 6,86 persen.
Pertumbuhan kredit tersebut didukung produk pembiayaan dengan bunga kompetitif mulai dari 0,8 persen per bulan, proses yang cepat, serta persyaratan yang ringan. “Fokus utama kami adalah memberikan layanan keuangan kepada UMKM masyarakat lokal. Produk kredit kami dirancang cepat dan mudah, dengan bunga kompetitif, persyaratan ringan, bahkan opsi tanpa agunan untuk mendorong produktivitas usaha masyarakat,” ujar Ashari.
Selain penyaluran kredit, penghimpunan dana pihak ketiga juga diproyeksikan meningkat. Pada 2026, total dana pihak ketiga diperkirakan mencapai Rp143,62 miliar, naik lebih dari 5 persen seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan bank.
Untuk merespons perubahan perilaku nasabah dan persaingan jasa keuangan, BPR Kendali Artha melanjutkan transformasi digital pada aspek pemasaran, penguatan sistem internal, dan efisiensi proses bisnis. Digitalisasi juga diarahkan untuk mendukung pengendalian risiko kredit UMKM, meningkatkan kecepatan layanan, serta memperkuat tata kelola.
Di sisi operasional, bank turut mendorong inovasi yang dikaitkan dengan komitmen keuangan berkelanjutan, antara lain pengurangan penggunaan kertas dan efisiensi energi. “Transformasi digital kami lakukan secara bertahap dan terukur, selaras dengan karakteristik BPR. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memberikan kemudahan layanan bagi nasabah,” kata Ashari.
Sebagai badan usaha milik daerah, BPR Kendali Artha menyebut kontribusinya terhadap pembangunan daerah tercermin dari pertumbuhan aset, penyaluran kredit UMKM, penghimpunan tabungan masyarakat, hingga peningkatan setoran pendapatan asli daerah (PAD). Bank juga menjalankan program CSR untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, memperluas inklusi keuangan, serta mendukung praktik usaha yang ramah lingkungan.
“Kami tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi lokal. Melalui pembiayaan UMKM, program CSR, dan dukungan terhadap usaha ramah lingkungan, kami berupaya mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tutur Ashari.
