JAKARTA — Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menyiapkan pembangunan sistem ekonomi dan struktur sosial baru bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Langkah ini menjadi bagian dari penanganan pascabencana longsor dan banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan lembaganya tidak terlibat dalam fase tanggap darurat karena tahap tersebut menjadi kewenangan badan dan kementerian teknis. BP Taskin, kata dia, akan mulai bekerja setelah fase tanggap darurat berakhir, yakni pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi.
“Kami hadirnya nanti pada saat tahap rekonstruksi dan rehabilitasi,” ujar Budiman dalam diskusi dengan media di Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Dalam penanganan pascabencana, BP Taskin akan berfokus pada perancangan sistem ekonomi dan sosial agar masyarakat terdampak dapat pulih dan kembali beraktivitas secara normal. Budiman menyebut bencana alam kerap menghapus struktur sosial dan ekonomi yang sebelumnya sudah terbentuk.
Ia mencontohkan, lahan pertanian dapat hilang akibat longsor, batas kepemilikan tanah menjadi tidak jelas, dan rumah warga hancur. Situasi tersebut berpotensi membuat warga dari berbagai lapisan ekonomi sama-sama jatuh miskin.
“Bayangkan ada satu desa, hilang sawahnya habis, rumahnya habis, tadinya di desa itu ada orang sangat kaya, orang sangat miskin. Begitu ada bencana, semua jadi miskin. Tanahnya hilang. Batas-batasnya sudah tidak jelas,” kata Budiman.
BP Taskin menyiapkan pendekatan pembangunan masyarakat baru di wilayah terdampak bencana. Pendekatan ini mencakup aspek sosiologis, antropologis, dan ekonomi, dengan tujuan agar masyarakat yang dibangun pascabencana menjadi lebih adil dibandingkan kondisi sebelum bencana.
Adapun persoalan teknis seperti penataan ulang lahan dan kepemilikan tanah akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait, antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Pertanian. Sementara itu, BP Taskin akan berfokus pada desain sistem ekonomi dan sosial masyarakat pascabencana.
Selain menyusun desain tersebut, BP Taskin juga akan melakukan identifikasi wilayah terdampak, mulai dari kampung yang masih memungkinkan untuk dihuni kembali hingga wilayah yang dinilai benar-benar hilang dan perlu direlokasi.
Dalam kondisi tertentu, misalnya ketika jumlah penduduk yang tersisa di suatu desa sangat sedikit akibat bencana, BP Taskin membuka opsi rekomendasi relokasi dan peningkatan konektivitas wilayah. “Tugas BP Taskin bukan teknisnya, tapi bagaimana secara sosiologis, antropologis, dan ekonomi adalah masyarakat baru dibangun, tapi lebih adil daripada sebelum mereka terkena bencana, bisa terkoneksi lagi kepada daerah-daerah yang sifatnya infrastruktur fisik,” pungkas Budiman.
