Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 diperkirakan akan mendorong kenaikan angka kemiskinan di wilayah terdampak. Merespons situasi tersebut, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) bersama Dewan Ekonomi Aceh (DEA) mulai merancang sistem ekonomi dan sosial baru bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Deputi BP Taskin, Dr Zaidirina, yang meninjau langsung kondisi di Pidie Jaya, menyebut banjir telah merusak lahan pertanian dan waduk. Kerusakan itu dinilai meningkatkan risiko kemiskinan bagi warga di kawasan terdampak.

“Sudah pasti penduduk yang bermukim di kawasan yang terkena banjir akan terancam miskin,” ujar Zaidirina, Rabu (17/12/2025).

Dalam pembahasan dengan DEA, perhatian utama diarahkan pada strategi penanganan kemiskinan setelah fase tanggap darurat berakhir. Ketua II DEA, Dr Rustam Effendi, dan Sekretaris II DEA, Dr Nurlis Effendi, menekankan pentingnya pemetaan ulang kondisi lapangan untuk menentukan langkah pemulihan yang tepat.

“Bencana ini mengubah kondisi di lapangan, sehingga data lama perlu diperbarui untuk merancang intervensi yang efektif,” kata Nurlis.

Sebelum banjir terjadi, DEA telah melaksanakan Lokakarya Kemiskinan Aceh 2025 dan menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026. Namun, bencana banjir membuat strategi tersebut perlu disesuaikan agar target tetap realistis.

Kesepakatan antara BP Taskin dan DEA berfokus pada dua agenda utama, yakni penanganan kemiskinan yang muncul akibat bencana serta pembangunan sistem ekonomi dan sosial baru yang lebih tangguh. Zaidirina menilai kolaborasi ini dapat memperkuat dukungan Pemerintah Pusat melalui peran DEA, sekaligus membantu Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dalam upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran pascabencana.