Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menaruh perhatian pada potensi meningkatnya kemiskinan di wilayah terdampak banjir di Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus tersebut diarahkan pada kebutuhan antisipasi setelah fase tanggap darurat berakhir.
Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan BP Taskin, Dr Zaidirina, mengatakan langkah-langkah ke depan perlu dipersiapkan terutama untuk masa pascatanggap darurat. Pernyataan itu disampaikan di Banda Aceh, Rabu (17 Desember 2025).
Zaidirina ditugaskan ke Aceh untuk memantau langsung kondisi daerah terdampak banjir. Salah satu lokasi yang dikunjunginya adalah Kabupaten Pidie Jaya pada Rabu (17 Desember 2025). Pidie Jaya dikenal sebagai salah satu kawasan pertanian di Aceh.
Di lokasi tersebut, Zaidirina melihat lahan persawahan dipenuhi lumpur dan sejumlah waduk terdampak banjir. Menurutnya, kondisi itu berpotensi mengancam penghidupan warga setempat. “Sudah pasti penduduk yang bermukim di kawasan yang terkena banjir akan terancam miskin,” kata Zaidirina.
Selain peninjauan lapangan, Zaidirina juga berdiskusi dengan Dewan Ekonomi Aceh (DEA) yang diwakili Ketua II DEA Dr Rustam Effendi dan Sekretaris II DEA Dr Nurlis Effendi. Dalam pertemuan tersebut, Zaidirina menekankan perlunya membangun sistem ekonomi dan struktur sosial baru bagi masyarakat terdampak bencana.
Pembahasan utama diskusi difokuskan pada penanganan kemiskinan di Aceh setelah pelaksanaan tanggap darurat. Nurlis menyampaikan bahwa Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menaruh perhatian khusus pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Zaidirina dalam pertemuan itu didampingi Staf Khusus Kepala BP Taskin, Tedy Supardi Muslih.
Nurlis menjelaskan, DEA telah melaksanakan Lokakarya Kemiskinan Aceh Tahun 2025 pada 27–28 November 2025. Ia menyebut DEA juga telah menyusun pemetaan dan rencana penanganan kemiskinan di Aceh, termasuk merancang target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026.
Namun, menurut Nurlis, banjir yang terjadi pada akhir November membawa perubahan terhadap pemetaan dan data yang sudah disusun. Karena itu, ia menilai diperlukan pemetaan dan pendataan ulang sebagai langkah awal penanganan kemiskinan setelah fase tanggap darurat.
Hasil diskusi menyepakati kerja sama BP Taskin dan DEA dalam menangani kemiskinan sebagai dampak bencana, sekaligus membangun sistem ekonomi dan sistem sosial baru bagi masyarakat terdampak. Zaidirina menyatakan, kerja sama itu diharapkan membantu DEA menjangkau Pemerintah Pusat untuk mendukung Gubernur Aceh dalam upaya penanganan kemiskinan di Aceh.
