Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro berupaya memperkuat sektor pangan di tengah ancaman krisis ekonomi global dan dampak perubahan iklim. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi evaluasi yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro di Pendopo Malowopati, Senin (16/3).
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan pemerintah daerah akan memaksimalkan perlindungan lahan sawah. Pemkab menargetkan hingga 87 persen lahan sawah di Bojonegoro masuk dalam skema Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Nurul menyebut perlindungan lahan pertanian menjadi strategi penting menghadapi gejolak ekonomi dunia. Ia menilai fluktuasi harga BBM global berpotensi mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok sekaligus menekan daya beli masyarakat. Dalam kondisi tersebut, sektor pangan dipandang sebagai penopang utama stabilitas ekonomi daerah.
“Ketahanan pangan bisa menjadi penyelamat ekonomi masyarakat. Karena itu kita harus memastikan lahan pertanian tetap terlindungi,” ujar Nurul.
Saat ini, luas sawah yang telah masuk dalam perlindungan LP2B di Bojonegoro sekitar 43.000 hektare. Sementara itu, pemerintah pusat menargetkan 93.000 hektare lahan sawah terlindungi di wilayah tersebut.
Menurut Nurul, target itu menuntut kerja keras seluruh pihak. Pemkab perlu meningkatkan luas lahan yang dilindungi lebih dari dua kali lipat, sekaligus memastikan kesesuaian data di lapangan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Proses sinkronisasi RTRW disebut akan dimulai pada April mendatang.
“Ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan masyarakat Bojonegoro. Data di lapangan harus benar-benar sinkron dengan rencana tata ruang,” tegasnya.
Untuk memastikan akurasi data pertanian, Pemkab mengerahkan 235 Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk melakukan geotagging terhadap sekitar 270.000 petani di seluruh wilayah Bojonegoro. Nurul juga meminta aparatur dan tenaga lapangan bekerja maksimal demi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro Zaenal Fanani mengingatkan tantangan sektor pertanian ke depan tidak ringan. Ia menyoroti potensi kekeringan pada puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juni mendatang.
Karena itu, Zaenal meminta para PPL aktif mengedukasi petani agar menyesuaikan pilihan komoditas tanam dengan ketersediaan air di wilayah masing-masing. Selain perlindungan lahan, Pemkab juga mulai menjajaki efisiensi biaya produksi pertanian melalui program elektrifikasi. Penggunaan pompa air bertenaga listrik dinilai lebih hemat dibandingkan mesin diesel yang masih bergantung pada BBM.
