Rentetan bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa menjadi sorotan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga ini menilai kejadian banjir dan longsor yang memicu korban jiwa, pengungsian, hingga isolasi warga mencerminkan rapuhnya mitigasi bencana di tingkat daerah, terutama terkait infrastruktur dan kebijakan tata ruang.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebut dampak banjir yang menelan korban jiwa di Bekasi sebagai indikasi kegagalan mitigasi struktural dan tata kelola lingkungan. Ia menegaskan kesiapsiagaan tidak cukup hanya berfokus pada evakuasi dan logistik saat bencana, melainkan juga memastikan ruang hidup warga tidak terus menjadi langganan banjir.

BNPB menyoroti banjir besar di Kabupaten Karawang yang merendam 27 desa di 12 kecamatan akibat meluapnya Sungai Citarum dan Cibeet. Peristiwa itu menyebabkan sekitar 13.000 warga mengungsi, termasuk ratusan bayi dan balita. BNPB juga mencatat muka air mencapai 200 sentimeter, yang dinilai menunjukkan daya tampung lingkungan berada pada titik terendah.

“Banjir Karawang ini bukan lagi sekadar tamu tahunan. Ketika 2.413 jiwa terpaksa mengungsi karena air mencapai dua meter, kita harus berani mengevaluasi secara ekstrem bagaimana hulu sungai kita dikelola,” kata Abdul Muhari, Selasa (20/1/2026).

Kritik juga diarahkan pada kejadian di Kota Bekasi. Meski banjir dilaporkan telah surut, seorang warga meninggal dunia akibat terseret arus. BNPB menilai satu korban jiwa merupakan kehilangan besar yang seharusnya bisa dicegah melalui deteksi dini yang lebih agresif di tingkat akar rumput.

Di Ponorogo, sekitar 500 warga di Kecamatan Sawoo dilaporkan terisolasi akibat jembatan putus. BNPB menilai kejadian itu dipicu rapuhnya infrastruktur konektivitas di zona rawan longsor. Abdul Muhari menekankan perlunya audit kelayakan infrastruktur di wilayah dengan kondisi tanah labil agar warga tidak berulang kali terputus akses setiap kali hujan deras terjadi.

Sementara di Jepara, luapan Sungai Jeratus Soluna yang merendam permukiman di beberapa kecamatan disebut memperpanjang daftar persoalan terkait normalisasi sungai dan fungsi drainase primer.

Menutup pernyataannya, Abdul Muhari mendorong pemerintah daerah agar tidak lagi mengandalkan pendekatan reaktif. BNPB menginstruksikan pimpinan daerah di zona merah untuk memetakan risiko bencana berbasis data terbaru dan menjadikannya dasar perombakan kebijakan tata ruang yang lebih mengutamakan keselamatan.

“Puncak musim hujan adalah ujian nyata bagi kapasitas kepemimpinan di daerah. Masyarakat harus dibekali sistem peringatan dini yang tidak hanya bersifat informasi, tapi instruksi evakuasi yang jelas,” ujarnya. Ia menambahkan, kesiapsiagaan di level rumah tangga tidak akan maksimal tanpa ketegasan pemerintah daerah membenahi infrastruktur berbasis mitigasi.

Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan cuaca selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 masih dalam status terkendali. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan kondisi atmosfer pada periode tersebut tidak sampai menghambat aktivitas publik secara signifikan, meski berlangsung pada puncak musim hujan.

“Ini patut kita syukuri karena bertepatan dengan puncak musim hujan,” kata Teuku Faisal dalam rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

BMKG juga menyebut langkah pencegahan dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di berbagai titik rawan untuk meminimalkan intensitas hujan dan mencegah bencana hidrometeorologi. Menurut BMKG, mitigasi cuaca ekstrem dapat dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, disertai pemantauan atmosfer dan penyampaian informasi serta peringatan dini.

Teuku Faisal menekankan pentingnya kesiapan personel dan pemanfaatan infrastruktur pendukung di setiap posko transportasi. BMKG menyatakan evaluasi menunjukkan perannya dalam Posko Nataru membantu menjamin keamanan perjalanan. Ke depan, BMKG berkomitmen memperkuat sinergi dengan Kementerian Perhubungan dan instansi terkait, termasuk penguatan teknologi digital untuk pengawasan cuaca ekstrem.

BMKG juga meminta dukungan Komisi V DPR untuk persiapan Posko Angkutan Lebaran 2026 guna mengantisipasi potensi cuaca buruk selama musim hujan. Di tengah sinyal waspada tinggi memasuki puncak musim hujan, pemerintah daerah kembali diingatkan agar tidak hanya memantau, tetapi memastikan kesiapsiagaan sistemik di zona Siaga dan Awas sehingga risiko banjir dan longsor tidak terus berulang sebagai “tragedi rutin” bagi masyarakat.