Bank Indonesia (BI) menilai perang di Timur Tengah yang berlangsung sejak akhir Februari 2026 memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global. Dampak utama terlihat dari lonjakan harga minyak dunia yang dinilai mengganggu rantai pasok perdagangan antarnegara, menekan prospek pertumbuhan ekonomi global, sekaligus meningkatkan tekanan inflasi.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan kenaikan harga minyak berdampak negatif terhadap rantai pasok perdagangan internasional sehingga menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan meningkatkan inflasi global. Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang digelar secara daring di Jakarta, Selasa.
Menurut Perry, memburuknya kondisi global juga tercermin pada pasar keuangan internasional. Ia menyebut dolar Amerika Serikat (AS) menguat, imbal hasil (yield) US Treasury meningkat, dan terjadi arus modal keluar dari negara-negara emerging market.
BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 akan melambat menjadi 3,1 persen dari proyeksi sebelumnya 3,2 persen, meskipun terdapat penurunan tarif resiprokal AS. Sementara itu, tekanan inflasi global diperkirakan naik dari 3,8 persen menjadi 4,1 persen, yang dinilai mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global, termasuk kemungkinan semakin tertundanya penurunan Fed Funds Rate (FFR).
Perry juga menyoroti yield US Treasury yang terus meningkat, seiring membengkaknya defisit fiskal AS, termasuk kenaikan anggaran untuk pembiayaan perang. Ia mengatakan premi risiko inflasi global meningkat dan mendorong pergeseran aliran modal ke aset safe haven, terutama ke pasar uang AS. Indeks mata uang AS terhadap mata uang negara maju maupun negara berkembang juga disebut terus menguat.
BI menegaskan berbagai indikator dampak perang Timur Tengah menunjukkan memburuknya perekonomian dan pasar keuangan global, yang semakin menekan mata uang negara emerging market dan mempersulit pengelolaan perekonomian. Kondisi tersebut, menurut Perry, menuntut penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga ketahanan eksternal sekaligus tetap mendukung pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
