Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai eskalasi konflik di Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 telah memperburuk lanskap perekonomian global. Menurutnya, ketegangan geopolitik tersebut tidak hanya menekan prospek pertumbuhan ekonomi dunia, tetapi juga menambah tekanan terhadap stabilitas pasar keuangan internasional.
Pernyataan itu disampaikan dalam siaran pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang digelar pada 16–17 Maret 2026 di Jakarta. Perry menyebut konflik Timur Tengah menjadi salah satu faktor yang memperburuk dinamika ekonomi global karena memicu ketidakpastian yang meluas di berbagai sektor.
Salah satu dampak yang paling terlihat adalah lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga energi, kata Perry, memberi tekanan pada rantai pasok perdagangan antarnegara. Dampaknya merembet pada melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi global, sementara tekanan inflasi meningkat.
Ketidakpastian tersebut juga dinilai memperparah volatilitas pasar keuangan global. Perry menjelaskan, kondisi itu tercermin dari penguatan dolar Amerika Serikat, meningkatnya imbal hasil obligasi pemerintah AS (US Treasury), serta arus modal keluar dari negara-negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman.
BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2026 sedikit melambat menjadi 3,1 persen dari estimasi sebelumnya 3,2 persen. Pada saat yang sama, inflasi global diperkirakan meningkat dari 3,8 persen menjadi 4,1 persen.
Kombinasi perlambatan pertumbuhan dan kenaikan inflasi tersebut dinilai mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global. Perry menambahkan, peningkatan inflasi global juga berpotensi menunda penurunan suku bunga acuan Amerika Serikat atau Fed Funds Rate (FFR).
Selain faktor inflasi, kenaikan yield US Treasury juga disebut dipengaruhi oleh membengkaknya defisit fiskal Amerika Serikat. Peningkatan pengeluaran pemerintah, termasuk untuk pembiayaan perang, ikut mendorong naiknya imbal hasil obligasi tersebut.
Di tengah situasi itu, premi risiko investasi global meningkat dan mendorong pergeseran arus modal ke aset safe haven, khususnya ke pasar keuangan Amerika Serikat. Perry menilai penguatan indeks dolar AS terhadap mata uang negara maju (DXY) menjadi salah satu indikator dari pergeseran portofolio investor global di tengah ketidakpastian geopolitik.
Dampak lanjutan terasa di negara-negara berkembang. Mata uang emerging markets mengalami tekanan, sementara pengelolaan ekonomi domestik menjadi semakin kompleks.
Menurut Perry, memburuknya perekonomian global akibat konflik di Timur Tengah menuntut respons kebijakan yang lebih kuat. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter dinilai krusial untuk menjaga ketahanan eksternal sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi domestik.
Di tengah tekanan global, BI menilai ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan. Pada triwulan I 2026, momentum pertumbuhan ekonomi nasional disebut tetap terjaga, terutama ditopang permintaan dalam negeri.
Konsumsi rumah tangga tercatat meningkat, didorong faktor musiman menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Perry menyebut kenaikan konsumsi turut ditopang peningkatan pendapatan melalui pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial pemerintah, serta sejumlah program insentif.
Dari sisi investasi, Perry menilai tren tetap terjaga seiring percepatan belanja pemerintah dan proyek-proyek strategis. Ia menyinggung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta investasi yang digerakkan oleh Danantara sebagai inisiatif yang diyakini dapat memperkuat fondasi investasi nasional.
Ke depan, BI menegaskan pentingnya koordinasi kebijakan yang solid antara pemerintah dan otoritas moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Perry menekankan dampak pelemahan ekonomi global perlu diantisipasi secara tepat dan terukur agar momentum pertumbuhan tetap terjaga.
BI menyatakan sinergi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk menjaga permintaan domestik dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran target 4,9 hingga 5,7 persen. Bank sentral juga akan mengoptimalkan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran secara terpadu dan sinergis dengan langkah pemerintah guna menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan berkelanjutan.
