Bank Indonesia (BI) mulai menempatkan pembiayaan hijau (green financing) sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi makro, terutama untuk meredam tekanan inflasi yang dipicu dampak perubahan iklim. Pendekatan ini diwujudkan melalui pemberian insentif likuiditas kepada perbankan yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor berkelanjutan.
Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau BI, Kurniawan Agung, mengatakan risiko iklim tidak lagi dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan. Menurutnya, dampaknya telah merambat ke berbagai aspek ekonomi, mulai dari harga pangan, distribusi logistik, hingga stabilitas ekonomi nasional.
Ia menjelaskan, bencana alam yang semakin sering terjadi dapat mengganggu rantai pasok dan produksi, khususnya di sektor pertanian. Kondisi tersebut berpotensi menekan produksi, menghambat distribusi, dan pada akhirnya mendorong kenaikan harga.
“Bencana alam ini menyebabkan adanya dampak kepada sektor pertanian. Produksi menurun, distribusi terganggu, dan ujungnya adalah peningkatan harga. Kenaikan inflasi ini menjadi mandat Bank Indonesia untuk dijaga,” ujarnya dalam acara Metro TV Green Summit 2026: Accelerating Indonesia’s Green Transition, dikutip Jumat, 23 Januari 2026.
Sebagai respons, BI memberikan insentif melalui kebijakan likuiditas makroprudensial bagi bank yang menyalurkan pembiayaan hijau. Melalui insentif ini, perbankan dapat memperoleh tambahan ruang likuiditas hingga 5,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), sehingga mendorong penyaluran kredit berkelanjutan tanpa menambah tekanan biaya dana.
“Bank Indonesia mengeluarkan insentif berupa kebijakan likuiditas makroprudensial. Insentif ini bisa mencapai 5,5 persen dari dana pihak ketiga, khusus bagi pembiayaan yang mendukung agenda hijau,” kata Agung.
BI berharap kebijakan tersebut dapat mempercepat aliran kredit ke sektor-sektor yang lebih tahan terhadap risiko iklim, sekaligus menekan potensi gejolak inflasi dalam jangka menengah. BI juga menilai pembiayaan hijau dapat memperkuat ketahanan ekonomi karena proyek-proyek berkelanjutan cenderung memiliki risiko struktural yang lebih rendah dalam jangka panjang.
Langkah ini turut mencerminkan perubahan pendekatan bank sentral dalam merespons tantangan ekonomi global. Menurut BI, stabilitas harga tidak lagi hanya dijaga melalui instrumen moneter konvensional, tetapi juga melalui dukungan terhadap pembiayaan yang mempertimbangkan risiko iklim dan aspek keberlanjutan.
Ke depan, BI menyatakan akan terus mendorong sinergi dengan otoritas keuangan dan industri perbankan agar pembiayaan hijau tidak hanya tumbuh secara nominal, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap ketahanan ekonomi nasional.
